Reuni Akbar 212 Digelar Lagi, PWNU Kalsel Tegaskan Tidak Terlibat

MASIH ingat aksi besar-besaran 212 di Lapangan Monas tahun 2016 lalu? Menginjak tahun ketiga, para alumni aksi bakal menggelar reuni kedua kembali dengan agenda salat tahajud bersama hingga pengibaran bendera Tauhid. Lantas, bagaimana sikap PWNU Kalsel menyikapi reuni ini?

MENANGGAPI hal ini, Ketua PWNU Kalsel, Abdul Haris Makkie menjelaskan sikap PWNU Kalsel tetap selaras dengan pandangan PBNU atas Reuni 212. Artinya, tidak ikut-ikutan terlibat dengan agenda ini.

“Kami mengikuti apa yang digariskan oleh PBNU, kita tidak bergerak sendiri-sendiri melakukan apapun terhadap itu (reuni 212),” ucap Haris Makkie kepada jejakrekam.com usai perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar kader NU.

BACA: Ada Agenda Politik Pilpres 2019 di Balik Prosesi Pelantikan PWNU Kalsel?

Ia berpendapat sah-sah saja reuni 212 digelar. Namun, dengan catatan sepanjang tidak menimbulkan polekmik di tengah masyarakat. “Tetapi, jika menimbulkan hal-hal yang mengakibatkan merugikan orang lain, misalnya, saya rasa urusan yang berwenang menanganinya,” tegas Sekdaprov Kalsel ini.

Meski NU tidak terlibat dengan gerakan Reuni 212, Haris Makkie membolehkan kader NU Kalsel yang mengikuti reuni 212 dengan cacatan tidak membawa simbol NU.

Sementara Katib Syuriah PWNU Kalsel, KH M Syarbani Haira menilai reuni 212 adalah hal yang bagus. Karena ini adalah ciri dari transisi demokrasi. Namun, yang disayangkan banyak pihak yang menilai isi dari reuni 212 tidak murni lagi. Namun, lebih condong kepada kepentingan politik.

“Hal ini sedikit lepas dari nilai yang diajarkan Agama Islam, karena reuni 212 ada isu yang beredar tentang perubahan politik dan kepempinan. Ini menyebabkan melenceng dari niatan awal,” terang Syarbani.

Ia meyakini ada segelintir orang yang melakukan politisasi agama untuk kepentingan politik jangka pendek menghadapi pileg dan pilpres.

“Dalam hal ini, mereka (gerakan 212) tidak konsisten. sebab mengubah-ubah logika. Dulu mereka meributkan Ahok (mantan gubernur DKI Jakarta) sebagai penista agama,” jelas Rektor UNU Kalsel ini.

BACA JUGA: Sikapi Demo Bela Bendera Tauhid, NU-GP Ansor Imbau Banser Tak Terprovokasi

Ia menegaskan gerakan 212 seharusnya selesai pada saat vonis penjara bagi Ahok dijatuhkan dan tidak memerlukan reuni kembali. Alih-alih begitu, bagi Syarbani seharusnya dana yang dikeluarkan untuk reuni 212 sebaiknya digunakan untuk kegiatan yang produktif demi kepentingan Umat.

“Katanya banyak penduduk Indonesia hidup dibawah kemiskinan. Itulah yang perlu kita bantu. Menolong anak yatim atau membangun mesjid, misalnya,” pungkas Syarbani. (jejakrekam)

Penulis Ahmad Husaini
Editor Fahriza