Foto : Arpawi
MENUJU kota inklusi, Banjarmasin belum sepenuhnya ramah terhadap para penyandang disabilitas. Apalagi, di ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ini tercatat ada 3.897 warganya merupakan penyandang disabilitas.
SEBAGAI pendamping Kota Banjarmasin menyandang kota inklusi, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) yang merupakan organisasi non profit bergerak perlindungan kaum difabel dan marginal, telah merintis gerakan kota yang ramah.
Sebagai kelurahan percontohan, SAPDA telah melakukan pendampingan dua kelurahan yakni Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan dan Kuin Selatan, Banjarmasin Barat.
“Di dua kelurahan ini, kami terus mendorong agar warga bisa menghargai perbedaan dan keterbatasan. Utamanya, kaum difabel,” tutur sfat SAPDA, Fatum Ade kepada jejakrekam.com, Sabtu (1/12/2018).
Fatum mengatakan Banjarmasin juga telah berkomitmen kuat untuk menjadi kota ramah terhadap penyandang disabilitas.
“Banjarmasin malah memiliki roadmap menuju kota inklusi. Selain cetak biru mengenai arah gerakan disabilitas juga sudah dirumuskan. Upaya lain yang diwujudkan Banjarmasin adalah dengan kebijakan anggaran yang berpihak terhadap kelompok difabel,” urai Fatum Ade.
BACA : Nyanyikan Lagu Indonesia Raya dengan Bahasa Isyarat
Perempuan asli Maluku ini yakin kaum difabel bisa berkarya jika diberikan ruang serta hak-hak mereka difasilitasi dengan baik. “Hak-hak disabilitas telah diperhatikan pemkot seperti yang tergambar dalam agenda besar mereka yang akan memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat untuk kebutuhan disabilitas,” tegas Dede.
Meski begitu, aktivis perempuan ini tetap memberikan cacatan kritis. Bagi Dede, inklusi tidaklah hanya tergambar dalam pembangunan dan kebijakan secara fisik. Lebih lanjut, kuncinya adalah masyarakat luas yang mestinya harus menerima dan memperhatikan nasib disabilitas.
“Memang sebagian masyarakat kota sudah terbuka dan menganggap difabel bukan sebagai objek belas kasih tapi juga melibatkan dalam kegiatan kemasyarakat,” ucap Dede.
Ia mengatakanyang menjadi penerimaan difabel merupakan pekerjaan rumah, sehingga tidak ada lagi kasus anak penyandang cacat ditutup akses dengan dunia luar.
BACA JUGA : Banjarmasin Menuju Kota Inklusi, Dede : Kemudahan Akses bagi Disabilitas
Sekretaris PPDI Ahmad Riyad pun mengaku akan lebih terus peduli dan terus memajukan disabilitas. Bagi dia, apapun hal yang menyangkut pembangunan untuk kota Banjarmasin diharapkan disabilitas bisa terus dilibatkan setiap bentuk pembangunan. Terutama, pada fasilitas publik.
“Fasilitas publik yang terpenting bagi kami adalah, toilet dan pedestrian seperti guilding block, ram, hand rail itu sangat berguna bagi kami,” ujarnya.
Selain itu, menurut Riyad, bagi pekerja disabilitas yang memiliki keterbatasan pendidikan hanya dengan SLTP diharapkan tidak berlandaskan pada ijazah. “Artinya, di sini kami mengedapankan kemampuan. Kami pun bisa,” pungkasnya. (jejakrekam)