Foto: Ilustrasi Rmol
PENOLAKAN aturan berbau diskriminatif, khususnya perda syariah dan Injil oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak luput dari kritik. Pengamat politik dari Uniska Muhammad Arsyad Al Banjary, Muhammad Uhaib As’ad menyebut pernyataan dari petinggi partai yang didominasi anak-anak muda ini harusnya jangan sampai memantik kegaduhan.
MENURUT Uhaib, kalau PSI memang bersungguh-sungguh menolak perda diskriminatif, maka dia menyarankan untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). “Ini lebih ideal tanpa harus berkoar-koar memantik kegaduhan,” ujarnya yang sehari-hari menjadi pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uniska.
BACA: Tolak Perda Syariah Dan Injil, PSI Kalsel Yakin Agama Bukan Untuk Alat Politisasi
Secara subjektif dirinya menyayangkan sikap PSI yang menyinggung perda syariah. Sebab, ini bakal menimbulkan polemik di tengah masyarakat. “Jika memasuki wilayah privasi agama seseorang, jangan sampai seenaknya menyampaikan statement yang menyinggung kehidupan beragama masyarakat,” tegas Uhaib.
Ditambahkan Uhaib, istilah syariah kini terdistorsi menjadi sesuatu yang menakutkan. “Bagi saya kalau memang masyarakat membutuhkan perda syariah maka negara harus mengakomodir keberadaan Perda Syariah,” tandas mantan aktivis mahasiswa era orde baru ini.
Sementara itu, akademisi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Mohammad Effendy berpendapat keberadaan perda syariah merupakan bagian dari ekpresi masyarakat yang menginginkan nilai-nilai agama tercermin dalam regulasi. “Tugas kita bagian dari masyarakat adalah bagaimana penggodokkan Perda dengan baik, sehingga tidak berbenturan dengan hukum-hukum positif lain,” ucap mantan dekan Fakultas Hukum ULM.
Pakar hukum tata negara ini menilai keberadaan perda syariah masih diperlukkan oleh pemerintah. Effendy menolak kalau ada yang beranggapan perda syariah diskriminatif. Sebab serda syariah diperuntukkan bagi masyarakat luas.
“Memang ada beberapa poin dalam perda syariah yang masih mempunyai kelemahan, oleh karena itu Kelemahan sepatutnya kita perbaiki bersama sehingga tidak menimbulkan perasaan diskriminatif bagi sebagian orang,” pungkas alumnus Doktor Universitas Padjadjaran Bandung ini. (jejakrekam)