Foto : Istimewa
DANA yang terbatas, impian Gubernur Sahbirin Noor untuk membangun balai rakyat di tiap desa atau kelurahan di Kalimantan Selatan, belum bisa terwujud sepenuhnya. Tiap tahun karena dananya seret, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel hanya bisa membangun lima hingga 10 balai desa.
SISTEM skala prioritas pun diterapkan Dinas PMD Kalsel untuk pembangunan balai pertemuan bagi masyarakat desa dan kelurahan. Bagi desa yang meraih juara pertama lomba desa yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun pusat lebih diutamakan, dibandingkan desa atau kelurahan yang tak meraih titel juara.
Kepala Dinas PMD Kalsel Gusti Syahyar mengungkapkan menyiasati keterbatasan anggaran pembangunan balai rakyat dalam APBD Kalsel, maka skala prioritas diterapkan pemerintah daerah.
“Kami terpaksa membangun balai rakyat ini secara bertahap. Makanya, desa-desa yang pernah juara lomba desa yang didahulukan,” ucap Gusti Syahyar kepada jejakrekam.com, Sabtu (17/11/2018).
Menurut dia, ketersediaan anggaran pemerintah memang menjadi kendala utama untuk mewujudkan pembangunan balai rakyat keseluruhannya. Namun, kata Syahyar, pemerintah terus akan berupaya dan menyesuaikan rencana di atas. Targetnya, dari 1.864 desa yang tersebar di 13 kabupaten/kota se-Kalsel, minimal 50 persen sudah terbangun balai rakyat.
“Kami juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sebab, untuk membangun satu balai rakyat dibutuhkan dana berkisar Rp 100 juta hingga Rp 200 juta,” tuturnya.
Mantan Pjs Bupati Tapin ini mengungkapkan sudah puluhan balai rakyat telah dibangun, seperti tersebar di Kabupaten Tabalong, Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), termasuk di Kota Banjarbaru dan Kelurahan Sungai Andai, Kota Banjarmasin.
“Memang jauh dari target yang ingin dicapai Pemprov Kalsel. Namun, semua ini akibat minimnya anggaran,” ucap Syahyar.
Tak hanya membangun balai rakyat, Syahyar juga menjelaskan dinasnya juga meneruskan pembangunan badan jalan desa antara Awang Bangkal, Kecamatan Karang Intan di Kabupaten Banjar hingga DesaTemuni- Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, sepanjang 80 kilomter, yang masih belum rampung.(jejakrekam)