Foto: Sindo
SAAT pekerjaan mulai sulit didapat, mengadu nasib bekerja di luar negeri dianggap merupakan pilihan terbaik. Salah satunya, dengan menjadi TKI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, apa jadinya jika pahlawan devisa asal Banua ke luar negeri melalui cara ilegal?
PROBLEM klasik ini tentu menjadi beban serius Pemprov Kalsel. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Sugian Noorbah mengakui sebagian pekerja migran Banua berseliweran dengan cara-cara yang tidak sesuai prosedur.
Tujuan favorit para pekerja adalah negara Arab saudi. Modusnya, rata-rata PMI gelap menyalahgunakan visa haji dan umrah agar bisa lolos. Namun, belakangan pihak Disnakertrans tengah berpikir keras untuk memutus tali rantai pengiriman PMI illegal dengan menggandeng kantor imigrasi dan PT Angkasa Pura.
“Kerja stakeholder terkait membuahkan hasil. Bulan Oktober kita berhasil mencegah 14 orang calon PMI tujuan Arab Saudi yang non prosedural,” ujar Sugian seusai ditemui Rapat Koordinasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Online, Kamis (15/11/2018) di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin.
Namun, masalah tak berhenti. Di lain sisi, strategi para pekerja migran gelap rupanya terlampau cerdik. “Calon PMI pergi melalui kantor imigrasi di luar kalsel untuk dan bisa pergi ke luar negeri,” tambahnya.
Sugian berharap penerapan sistem online terkait kepengurusan dokumen ketenagakerjaan bisa benar-benar diaplikasikan. Ini tujuannya untuk mengawasi secara detail banyaknya pekerja gelap asal Kalsel yang bekerja tanpa perlindungan hukum yang jelas.
“Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 dengan lengkap mengatur perlindungan PMI di luar negeri. Seperti parameter pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Misalnya, negara tujuan harus memiliki hukum yang melindungi tenaga kerja asing, memiliki perjanjian bilateral tertulis dan memiliki sistem jaminan sosial,” kata dia.
Terkait adanya pekerja-pekerja migrap berstatus gelap yang doyan ke negara-negara Arab, Sugian menambahkan sebenarnya sampai saat ini Indonesia masih memberlakukan moratorium pengiriman PMI menuju timur tengah. Meski mereka masih membutuhkan tenaga kerja asal indonesia.
Sembari menunggu masa moratorium dicabut. Sugian bertekad pihak Disnakertrans sendiri bakal aktif melatih skill calon PMI. Bukan tanpa alasan, syarat mutlak pekerja migran paling wajib adalah adanya skill yang memadai. (jejakrekam)