APBD Defisit Rp 65 Miliar, Pemprov Kalsel Andalkan Sumbangan BUMD

GUBERNUR Kalsel H Sahbirin Noor, meminta semua badan usaha milik daerah (BUMD) harus lebih bergerak dan lebih bekerja maksimal.

SEBAB, keberlangsungan realisasi program pembangunan bergantung kepada kemampuan keuangan daerah, dimana BUMD merupakan ujung tombak untuk menggali potensi-potensi pendapatan daerah, selain sektor pajak.

“Saya minta BUMD Kalsel harus lebih bergerak dan lebih bekerja maksimal,” tegasnya.

Dalam Raperda APBD 2019, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 6.266.672.647.547, dan belanja Rp 6.331.672.647.547. Di mana selisih kurang atau defisit sebesar Rp 65 miliar akan ditutupi dengan pembiayaan netto. Untuk menopang kekurangan, Pemprov Kalsel akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, terutama melalui kinerja BUMD dalam mengali sumber-sumber potensi untuk pendapatan asli daerah (PAD).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya Danu Ismadi Saderi, menyarankan Pemprov Kalsel menyusun prioritas pembangunan dari visi-misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD. Sehingga usaha untuk meningkatkan pendapatan, penyerapan anggaran, serta upaya meminimalisir belanja yang tak prioritas bisa dilakukan dengan lebih maksimal.

“Pergeseran sektor prioritas dari sektor pertambangan ke sektor utama nontambang, yang meliputi pariwisata, kedaulatan pangan, hilirisasi industri, serta perdagangan dan jasa, juga harus jelas di RAPBD 2019,” katanya.

Juru bicara Fraksi PKB Suripno Supripno Sumas mengatakan, kemajuan di Kalsel sampai saat ini masih menyisakan masalah yang menjadi keprihatinan barsama, sehingga diminta agar pemerintah daerah dapat menyelaraskan antara belanja dan pendapatan keuangannya.

“Kami minta di tahun 2019, Pemprov Kalsel fokus untuk menggali sumber-sumber PAD baru yang tak membebani masyarakat dan menyehatkan pengelolaan sumber-sumber PAD agar lebh maksimal.” katanya.(jejakrekam)

Penulis Ipik Gandamana
Editor Andi Oktaviani