Foto : Syarbani
PENYAMPAIAN nota keuangan merupakan agenda tahunan sebagai manifestasi dari siklus anggaran yang memiliki nilai strategis bagi kelangsungan roda pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Barito Utara.
BUPATI Barito Utara, H Nadalsyah melalui sekretaris daerah Ir Jainal Abidin dalam paripurna, Kamis (15/11/2018) mengatakan, penganggaran yang berbasis kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sehingga susunan RAPBD Tahun Anggaran 2019 ditempuh melalui tahapan-tahapan.
Diantaranya, kata dia, penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang desa kelurahan dan kecamatan. Kemudian dilanjutkan dengan musrenbang kabupaten melalui provinsi. Sedangkan nasional khusus untuk program kegiatan yang diusulkan nilai dari APBD provinsi dan APBN.
Dari hasil musrenbang kabupaten di susunlah rancangan kerja pemerintah daerah atau RKPBD menjadi dokumen RKP sebagai instrumen perencanaan daerah dalam satu tahun. Kemudian penyusunan kebijakan umum anggaran atau kaum kemudian penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara.
Menurut Jainal, sesuai visi Bupati Barito Utara Tahun 2018 – 2023, prioritas pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang religius, mandiri dan sejahtera, melalui percepatan peningkatan pembangunan di bidang sumber daya manusia, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, agar hal tersebut bisa terwujud, maka ditetapkan langkah pembangunan diantaranya, peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,peningkatan ekonomi masyarakat peningkatan pengolah sosial budaya pariwisata dan lingkungan hidup dan peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
“Sebagai konsekuensinya, kami usulkan memperoleh alokasi anggran yang cukup besar karena ini merupakan penajaman skala prioritas pembangunan daerah kita,”tegasnya.
Menurutnya anggaran belanja langsung sektor pendidikan tahun anggaran 2019 sebesar kurang lebih Rp 76.567.256.000. Anggran ini untuk peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, rumah dinas rumah serta diharapkan untuk peningkatan mutu pelayanan bidang pendidikan.
Kemudian sektor kesehatan sebesar 144.062.535.131 dana ini untuk peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan pengadaan obat-obatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Rumah Sakit Puskesmas dalam ketersediaan obat obatan telah mencapai kebutuhan masyarakat serta dengan biaya berobat semakin murah dan terjangkau.
Selanjutnya untuk dinas pekerjaan umum belanja langsung sebesar Rp 203.495.196.650. Anggaran sebesar ini selain untuk peningkatan infrastruktur juga pemeliharaan jalan dan jembatan.
Menururnya, berdasarkan pertimbangan prioritas program dan kegiatan pembangunan, rancangan anggaran disusun dengan komposisi jumlah pendapatan Rp 1.265.093.090.648. dan pendapatan daerah Rp 85.682.169.648 serta dana perimbangan Rp 983.597.732.000.
Kemudian lanjut Jainal, lain lain pendapatan daerah yang sah Rp 195.813.189.000 dan jumlah belanja Rp 1.317.536.576.702. Sedangkan belanja tidak langsung Rp 712.363.842.768, belanja langsung Rp 605.172.733.934, maka defisit sebesar Rp 52.443.486.054.
Untuk menutupi defisit diharapkan dapat teratasi dari adanya peningkatan pendapatan daerah dan dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (silpa) dimana untuk penerimaan pembiayaan daerah Rp 118.218.631.185,42.
Wakil Ketua DPRD Mery Rukaini, penyampaian nota keuangan oleh pemerintah daerah ini nantinya akan dijawab olehh seluruh fraksi pendukung dewan. “Setelah penyampaian oleh pemerintah daerah nanti akan kita persilahkan seluruh fraksi menyampaikan pendapat masing masing dalam paripurna,” imbuhnya.(jejakrekam)