Anggota Komisi V DPR Latief Hanafiah Siap Golkan Anggaran Rusun

SOLUSI rumah susun sewa (rusunawa) sepertinya diyakini lebih ampuh dalam mengentaskan kawasan kumuh yang ada di Kota Banjarmasin. Salah satunya adalah Rusunawa Teluk Kelayan yang kini telah digarap PT Nindya Karya (Persero) lebih 80 persen kemajuan fisiknya.

SESUAI rencana, Pemkot Banjarmasin bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menghiasi bangunan vertikal lantai empat itu di Teluk Kelayan itu, dengan siring yang terkoneksi dengan Siring RK Ilir dan Jembatan Dewi. Informasinya, Banjarmasin dikabarkan dana hibah mencapai Rp 30 miliar untuk menghapus kawasan kumuh yang ada di ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Latief Hanafiah mengakui untuk tahun 2019, usulan pembangunan rumah susun (rusun)  dari Pemkot Banjarmasin belum diterimanya.

“Mungkin usulan yang diajukan Pemkot Banjarmasin itu melalui mekanisme rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) yang disampaikan langsung ke Kementerian PUPR. Bisa jadi, pemerintah kota dapat dana hibah Rp 30 miliar dalam APBN 2019,” kata Abdul Latief Hanafiah saat dikontak jejakrekam.com, Senin (12/11/2018).

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengakui pada tahun 2018 lalu, telah berhasil digolkan pembangunan rusun untuk anak yatim yang dikelola Istana Anak Yatim di Batulicin, Tanah Bumbu.

“Sedangkan, untuk tahun anggaran 2019 ini, rencananya akan dibangun rusun bagi santri untuk Ponpes Rakha Amuntai dan di Kandangan, Hulu Sungai Selatan (HSS),” kata mantan anggota DPRD Kalsel ini.

Latief Hanafiah berkata mengenai usulan dari Pemkot Banjarmasin untuk pembangunan rusunawa tetap akan didorong agar pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR kembali mengucurkan dana.

“Tentu, keinginan Walikota Ibnu Sina akan kita perjuangkan di DPR RI. Termasuk, kucuran dana hibah Rp 30 miliar untuk pengentasan kawasan kumuh di Banjarmasin, akan kami dorong agar  segera direalisasikan pemerintah pusat,” tutur Latief Hanafiah.

Menurut dia,  perjuangan anggaran untuk pembangunan rumah susun dan lainnya bagi penyediaan tempat tinggal bagi warga Kalsel, patut disokong. “Yang pasti, semua usulan dari daerah itu juga akan digodok pemerintah pusat bersama DPR RI. Kami sebagai wakil rakyat dari Kalsel, tentu akan mendorong agar dikabulkan pemerintah pusat,” tandasnya.(jejakrekam)

Penulis Ipik Gandamana
Editor Didi GS