Foto : Donny Muslim
DITUGASI menampung psikotik, gelandangan, dan hasil operasi pekat Satpol PP, pengurus Rumah Singgah ‘Baiman’ milik Pemkot Banjarmasin malah kelimpungan. Alasannya, daya tampung wadah ini terbatas. Sementara setiap bulan, tangkapan terus bertambah.
DARI pantauan jejakrekam.com di lapangan, rumah singgah yang berlokasi Jalan Gubernur Soebarjo ini cuma punya tiga bangunan utama asrama untuk tempat tinggal klien sosial. Setiap ruangan rata-rata berisi 10 kasur. “Idealnya, secara keseluruhan cuma bisa ditinggali 35 orang. Namun, masih bisa dipaksa sampai 45 klien. Tapi, mau tak mau harus tidur di lantai,” ujar Pelaksana Rumah Singgah, Achmad Saffarudin.
Gara-gara minim kapasitas, tidak jarang klien sosial digabungkan secara campur aduk. Ambil contoh, gelandangan dan psikotik ditempatkan jadi satu ruangan. Padahal, menurut Safaruddin, mestinya penghuni yang berbeda penanganan harus dibuat terpisah.
Untuk mengurangi jumlah penghuni, klien sosial sudah lama tinggal di persinggahan sebenarnya sudah bisa dipulangkan menuju keluarga masing-masing. Standar Operasi Pelayanan (SOP) rumah singgah cuma bisa menampung 14 hari. Namun, dengan alasan kemanusiaan, Safaruddin mengaku tak sampai hati.
“Sering sekali setelah kami bawa pulang ke rumah, mereka ditolak oleh keluarganya sendiri. Ada juga yang malah balik lagi setelah dipulangkan. Mau tak mau, kami harus menampungnya karena ini tanggungjawab,” beber Saffaruddin.
Masalah tak berhenti sampai di sini. Lantaran sering kelebihan muatan, urusan logistik seperti makanan sehari-hari juga mesti disiasati. Misalnya, dengan menurunkan porsi santapan penghuni agar semuanya terbagi rata. Anggaran logistik Rp 300 juta setiap tahun, hanya cukup untuk memenuhi batas maksimal klien sebanyak kurang lebih 35 orang.
Belum lagi persoalan tak terpenuhinya standar fasilitas penunjang rumah singgah. Seperti klinik kesehatan dan tempat ibadah yang sampai sekarang belum terealisasi. Sebagai alternatif, untuk pelayanan kesehatan dialihkan menuju kantor rumah singgah yang berdekatan dengan asrama.
“Dokter umum dan spesialis didatangkan dua kali dalam sebulan, jadi mereka satu per satu diperiksa,” kata Safaruddin.
Ia berharap masalah minimnya standar pelayanan bisa tuntas setidaknya tahun depan. Makanya pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin sedang berupaya mengusulkan menuju DPRD Kota Banjarmasin untuk pembangunan asrama baru.
“Bangunan baru nantinya seperti barak. Tak ada sekat-sekat untuk tempat tinggal. Ini nantinya bisa menampung setidaknya 10 klien lagi. Begitu juga untuk anggaran logistik. Saya harap, dewan bisa mendukung untuk penganggaran,” tandasnya.
Semua Dukung Rumah Singgah Berbenah
Dikonfirmasi terpisah, sebelumnya anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Sri Nurnaningsih mengaku siap memperjuangkan proses penganggaran untuk perbaikan rumah singgah. Apalagi terkait bangunan fisik rumah singgah yang sudah kelewat muatan klien sosial.
“Nyaris setiap hari, ada datang orang yang dititipkan di rumah singgah. Sementara, kapasitasnya tidak memadai. Tahun 2019 semoga bisa punya bangunan tambahan,” ucap Sri kepada jejakrekam.com, Kamis (8/11/2018).
Sementara, Kepala Bidang Tibum Satpol PP Kota Banjarmasin, Dani Matera juga mendukung penambahan bangunan fisik rumah singgah. Bukan tanpa alasan, ini untuk menunjang kenyamanan klien yang tinggal agar tak overkapasitas.
“Perlu diingat juga, penambahan tenaga untuk mengembangkan keterampilan serta kesehatan para klien juga perlu. Ini agar mereka bisa sembuh total dan tidak kembali ke jalanan. Artinya, jangan sampai lagi terulang diangkut Satpol PP,” tegasnya.
Untuk diketahui, belakangan waktu terakhir Satpol PP Kota Banjarmasin sendiri sudah berupaya meringankan kinerja Rumah Singgah Baiman. Dengan mengirim klien psikotik langsung menuju RSJD Sambang Lihum agar mendapatkan perawatan intensif terlebih dahulu.
“Ini sudah kami lakukan dengan persetujuan keluarga, jadi bila ada warga yang menemukan ada psikotik di lapangan, silakan langsung melapor kepada kami,” tandas Dani. (jejakrekam)