Foto : Ipik Gandamana
MERASA tak mendapat prioritas terkait pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK), DPRD Barito Kuala memprotes kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan. Ini dikarenakan, Pemprov Kalsel dinilai lebih mendahulukan pembangunan SMK di Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong.
BERDASAR skala prioritas Disdikbud Kalsel, direncanakan akan membangun enam SMK di lima kabupaten. Pada 2019 ini, Disdikbud Kalsel mendahulukan pembangunan fasilitas sekolah kejuruan itu di Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong.
Menyusul nantinya pembangunan SMKN 4 Marabahan di Kabupaten Batola. Kemudian, SMKN di Kabupaten Tapin, SMKN 1 Haruai, Kabupaten Tabalong, SMKN di Kabupaten Banjar, dan terakhir SMKN di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Mendapat informasi bahwa pembangunan SMKN 4 Marabahan akan tertunda, karena Disdikbud Kalsel lebih mengutamakan pembangunan SMKN Jaro di Kabupaten Tabalong, Wakil Ketua Komisi II DPRD Batola, Riedan Winata langsung protes.
Argumen yang diutarakan Reidan Winata dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin (5/11/2018). Menurut Reidan Winata, sepatutnya Disdikbud Kalsel bisa bersikap bijak dan adil dalam menyikapi aspirasi warga Batola untuk meminta segera dibangun SMKN 4 Marabahan.
Ia mengatakan kesiapan untuk pendirian SMKN 4 Marabahan sudah matang, karena lahan seluas 3 hektare senilai Rp 3 miliar di RT 51, Jalur 16, Kompleks Persada Baru, Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, siap untuk dibangun sekolah baru.
“Lahan itu sudah disiapkan Pemkab Batola sejak 2013 silam. Mengapa justru Disdikbud Kalsel lebih memprioritaskan pembangunan SMK di Tabalong. Meski kami berada di urutan kedua, toh kami tetap meminta agar segera dibangun, karena lahan sudah siap,” kata legislator PAN.
Meski kewenangan pengelolaan pendidikan SMA/SMK berada di tangan provinsi, Reidan menegaskan Kabupaten Batola sudah menghibahkan lahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan itu. “Sudah sewajarnya, kami minta perhatian khusus dari Pemprov Kalsel,” cetusnya.
Kekecewaan DPRD Batola ini langsung ditangkap Yazidie Fauzi. Ketua Komisi IV DPRD Kalsel ini memastikan akan segera memanggil Kepala Disdikbud Kalsel HM Yusuf Effendi, terkait dengan permohonan pembangunan SMK yang sudah diajukan Pemkab Batola.
“Memang, berdasar skala prioritas pembangunan SMK, paling prioritas adalah SMKN Jaro Kabupaten Tabalong. Sedangkan, pembangunan SMKN 4 Marabahan, berada di urutan kedua,” tutur Yazidie.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Iskandar Zulkarnaen menimpali dewan mendukung penuh smeua usulan yang masuk dalam kabupaten dan kota. “Ya, selama anggaran pembangunan sekolah itu mencukupi di APBD,” kata legislator PPP ini.
Menjawab tuntutan DPRD Batola, Kepala Seksi Sarana dan Prasana Bidang SMK Disdikbud Kalsel Hj Rusmiati memastikan akan menyampaikan keluhan itu ke pimpinan.
“Kami juga akan segera melakukan pendataan. Yang pasti, Disdikbud Kalsel tetap mengakomodir masukan dari kabupaten dan kota. Nanti, masalah ini akan dibahas dulu di tingkat pimpinan,” pungkas Hj Rusmiati.(jejakrekam)