Foto : Iman S
KETUA DPP Partai NasDem, Surya Paloh menyoroti sejumlah peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) yang digunakan sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan pemilu 2019.
MENURUT dia, PKPU bentukan KPU ini begitu rincit. Sementara pasca demokrasi serentak dan pertama di Indonesia ini memerlukan sosialisasi yang masif dari waktu ke waktu.
Bahkan, menurutnya, tambahan kotak TPS yang sebelumnya tercatat sekitar 500 ribu lebih se-Indonesia ini bertambah 850 ribu lebih TPS. Tentunya, jika parpol mau menghadirkan satu saksi di TPS masing-masing, maka mesti menghimpun sesuai jumlah kotak TPS. “Kalau dua orang bisa 1,7 juta lebih,” ucapnya.
Lantas, KPU saat ini apakah dinilai terlambat dalam mensosialisasikan kepada masyarakat, terkait pesta demokrasi? Surya Paloh menilai, saat ini pusat pelatihan KPU dan Bawaslu terkait masalah aturan permainan bendera, orang angkat tangan dibilang kampanye.
Menurut Surya Paloh, ini bukan hal yang tren. Ia menilai, masyarakat belum mengetahui berapa kertas suara yang disiapkan KPU. Tentu, kata dia, ini hal berbahaya. Mengingat ada lima kertas suara yang disiapkan, yakni untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD RI. “Saya harus ingatkan ini agar pemilu 2019 mendatang bisa lancar,” pungkasnya.(jejakrekam)