Foto : Dokumen Jejakrekam
KUCURAN dana hibah dari pemerintah daerah yang mengalir ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi maupun kabupaten kota se Kalsel, mulai ditelisik kejaksaan.
TAK tanggung-tanggung 4 orang petugas dari tim Satuan tugas khusus (Satgasus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang dipimpin Agung SH sudah mulai meminta keterangan kepada sejumlah pihak.
Terkait dimulainya pemeriksaan itu, Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) Kejati Kalsel, Munaji SH, membenarkan.“Ya memang benar ada tim satgasus pidana khusus yang sedang meminta keterangan sejumlah pejabat, terkait dana hibah Pilgub 2015,” ujarnya kepada wartawan.
Tetapi lanjut dia, pemanggilan masih bersifat untuk meminta keterangan sehubungan adanya laporan yang masuk ke pusat.
Menurut Munaji, sejak hari Rabu (31/10/2018) kemarin ada 3 orang dari KPU Kalsel, yang diminta keterangan yaitu, mantan Ketua KPU Kalsel, Sekretaris, dan mantan bendaharanya.
Adapun materinya secara persis dirinya tak mengetahui, karena merupakan tugas tim satgasus pusat. Namun intinya terkait mekanisme maupun peruntukan dana hibah pemerintah ke komisi pemilihan umum se-Kalsel.
Adapun untuk hari Kamis (1/11/2018) lalu, tim juga meminta keterangan dari Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Abdul Haris, selaku pejabat yang mengerti tentang administrasi pemerintah salah satunya berkaitan dengan mekanisme dana hibah. Tetapi berdasarkan keterangan pejabat Sekdaprov saat ini, dirinya tidak mengetahui hal tersebut sebab bersangkutan belum menjabat sebagai sekda.
“Jadi untuk sekda yang ini (Abdul Haris,red) tidak diminta keterangan lagi, sebab, dari keterangannya tidak tahu permasalahannya. Karena saat itu dia tidak menjabat sekda,” kata Dia.
Munaji pun menegaskan, untuk mendalami, maka tim akan memanggil mantan pejabat sekda terdahulu untuk menggali keterangan lebih lanjut. Namun kapan waktunya, belum diketahui dan akan dijadwal ulang.“Ya pemanggilan akan dijadwal lagi, dan Kejati hanya memfasilitasi tempat saja,” pungkasnya.(jejakrekam)