Smart City Banjarmasin Cukup Canggih, Tapi Belum Maksimal

0

APA itu smart city? Pelaksana Tugas Direktur e-Government Kementerian Kominfo Bambang Dwi Anggono punya rumusnya. Ia mengatakan smart city memiliki banyak dimensi, baik dari segi pemerintahan, ekonomi, lingkungan, society (kemasyarakatan) maupun branding.

BAGAIMANA dengan Smart City-nya Banjarmasin? Justru Bambang Dwi Anggono mengakui belum maksimal, walau sudah banyak dimensi yang tercover dalam aplikasi yang dimiliki Pemkot Banjarmasin. Padahal, dalam rumusan Bambang Dwi Anggono, justru sentral dari city itu sendiri, yakni smart government atau pemerintahan yang cerdas.

Bagi dia, jika Pemkot Banjarmasin ingin memaksimalkan smart city,  kuncinya dengan cara membuat pemerintah menjadi smart yang tentunya bisa memberdayakan stakeholder yang ada.

Apakah Pemkot Banjarmasin cukup smart untuk masuk ke area smart city? Bambang menerangkan, usai dilakukan evaluasi, hampir semua sektor kehidupan di Banjarmasin sudah dikelola dengan  teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Dia mencontohkan seperti sistem pendidikan, ketenagakerjaan kependudukan, kesehatan, perdagangan, baik pemerintah maupun non pemerintah menggunakan TIK.

“Mereka semua sudah punya aplikasi yang cukup canggih. Yang jadi pekerjaan rumah (PR) kita bagaimana itu bisa saling terhubung,” katanya.

Bambang mengaku mendapat laporan bahwa data kependudukan di Banjarmasin bisa digunakan untuk kelurahan dan kecamatan. Hal ini dinilainya, merupakan prestasi yang patut dihargai. Mengingat tak semua pemerintah bisa melakukan.

“Nah, bagaimana kita mengembangkan integrasi sistem itu antar dinas menjadi lebih luas. Itu adalah PR bersama, bukan hanya PR pemerintah, tetapi juga masyarakat,” ucapnya.

Bambang mencontohkan, kebutuhan pendidikan secara sektoral dikelola oleh pemerintah daerah, tetapi faktanya lembaga-lembaga pendidikan yang non pemerintah bisa menjalankan perannya berdasarkan undang-undang.

Hal ini, menurut Bambang, perlu disinergikan antara dunia pendidikan pemerintah dengan non pemerintah. “Kita tidak bisa lagi melihat membedakan. Kalau kita bicara smart city, maka sistem pendidikan yang dikelola pemerintah maupun non pemerintah harus jadi satu,” jelasnya.

Begitupula kesehatan, belum maksimal jika dikelola hanya rumah sakit (RS) dan puskesmas dari pemerintah saja. Pemerintah mesti mampu mengatur bagaimana daftar-daftar praktek, klinik-klinik dan RS non pemerintah yang dikelolanya.

“Misalnya masyarakat yang berobat di layanan kesehatan non pemerintah dapat dimonitor pemerintah, dalam memastikan pelayanan terbaik, kemudian catatan medical record-nya itu bisa dipantau,” kata pria yang pernah menjabat Kasubdit. Infrastruktur dan Teknologi, Interoperabilitas Pemerintahan Kemenkominfo ini.(jejakrekam)

Penulis Arpawi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.