Foto : Ahmad Husaini
MASSA lintas organisasi tergabung dalam Aliansi Muslim Banua (AMB) menggelar demonstrasi bertajuk Aksi Bela Kalimat Tauhid di Jalan Merdeka, samping Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Jumat (26/10/2018).
USAI shalat Jumat, massa AMB merespon insiden pembakaran bendera berkalimat Tauhid yang terjadi di Garut, Jawa Barat, pada peringatan Hari Santi Nasional pada 22 Oktober 2018 lalu.
Sebelumnya, aksi ini direncanakan akan menggelar long march dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin menuju Mapolda Kalsel. Namun, urung dihelat, ketika Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani bersedia menemui para pendemo di Jalan Merdeka.
Untuk mengantisipasi agar arus lalu lintas tak terganggu, petugas kepolisian dari Polresta Banjarmasin dan Polda Kalsel pun memblokade ruas Jalan Merdeka, dari depan Jalan Lambung Mangkurat dan Jalan R Suprapto.
Sebagai bentuk dukungan terhadap simbol-simbol kalimat Tauhid, massa pun mengibarkan bendera, serta mengenakan atribut yang diklaim bukan lambang dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang telah dilarang di Indonesia.
Dalam orasinya, Wahyudi Ibnu Yusuf menegaskan bendera yang dibakar oknum Banser di Garut, adalah bendera Rasulullah, bukan bendera HTI. “Sebab, dalam bendera itu tidak tercantum sama sekali tulisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),” kata Wahyudi Ibnu Yusuf.
Dia menuding apa yang dilakukan oknum Banser, bukan pemuliaan namun sudah mengarah ke penistaan simbol-simbol Islam. “Seharusnya, kalau berniat memuliakaan, bendera bertuliskan kalimat Tauhid diambil, kemudian dilipat dan disimpan di tempat yang mulia. Ini malah yang dilakukan adalah merampas, lalu membakar dengan berjingkrak-jingkrak kegirangan,” ucap pengasuh Majelis Taklim Darul Ma’arif.
Wahyudi menegaskan AMB menginginkan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya terhadap pelaku pembakaran.
“Jika hukum tidak tegakkan, maka akan menyakiti hati umat Islam. Jangan salahkan umat akan bergerak membela agamanya tanpa harus menunggu komando,” ucap Wahyudi, dengan berapi-api.
Ia mengkhawatirkan konflik akan terjadi di tengah umat Islam, jika hukum tidak ditegakkan. Dia membantah Aksi Bela Kalimat Tauhid dipolitisasi demi Pileg dan Pilpres 2019. “Ini murni gerakan keumatan,” tegas Wahyudi.
Menurut dia, gerakan keumatan akan mengulangi Aksi Bela Islam beberapa waktu lalu yang berjilid-jilid, andaikan penegakan hukum atas kasus penistaan kalimat Tauhid buntu. “Terlebih lagi, dilakukan oleh orang Islam dan bagian dari ormas keislaman,” cetus Wahyudi.
Mantan anggota HTI Kalsel ini mengatakan sesama umat Islam tentu saling memaafkan. Namun, Wahyudi mendesak hukum harus tetap ditegakkan. “Sebab, Indonesia adalah negara hukum. Jadi, yang melanggar hukum harus diproses seadil-adilnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” kata Wahyudi.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani langsung merespon tuntutan massa. Ia mengimbau agar tetap menjaga Kalsel tetap kondusif. “Sebab, kepolisian telah merespon kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid itu. Kejadiannya pun tidak terjadi di Kalsel,” kata perwira tinggi dua bintang di pundaknya ini.
Mantan Kapolda Jambi ini mengingatkan agar masalah ini tidak memicu gesekan antar masyarakat dan pertentangan, hingga memicu konflik horizontal. “Penyampaian aspirasi dijamin konstitusi. Namun, tidak melabrak aturan seperti mengganggu ketertiban umum,” kata Yazid Fanani.
Seraya mengingatkan wasiat Rasulullah SAW, Yazid mengungkapkan bahwa sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW selalu mengkhawatirkan umat untuk tetap merapatkan barisan dan shaf. “Pesan Rasulullah SAW itu harus kita artikan bukan hanya dalam bentuk ibadah. Namun, harus diimplementasi dalam kehidupan sehari untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, ” tandas mantan perwira tinggi Badan Intelijen Negara (BIN).(jejakrekam)