Foto : Arpawi
DPRD Banjarmasin seperti dikejar target. Ada dua agenda penting yang harus digodok dan dituntaskan dewan, yakni dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-2021 dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) murni 2019.
SEKRETARIS Fraksi Partai Golkar DPRD Banjarmasin Matnoor Ali mengakui ada pengurangan program yang digodok dari RPJMD termuat dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016, dengan draf yang diajukan Pemkot Banjarmasin.
“Sebelumnya dalam RPJMD Banjarmasin dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 terdapat 106 program pembangunan daerah. Sekarang, Pemkot Banjarmasin hanya mengajukan 69 program, jadi ada pengurangan 37 program,” kata anggota Komisi III DPRD Banjarmasin, Matnoor Ali kepada jejakrekam.com, Senin (22/10/2018).
Dia mengakui ada perubahan dalam mewujudkan visi-misi Walikota Ibnu Sina-Wakil Walikota Hermansyah termaktub dalam Kayuh Baimbai menuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman).
“Pengurangan program ini yang kami pertanyakan. Ini ditambah lagi, ada penurunan total APBD 2019 Rp 1,3 triliun dibandingkan APBD 2018 yang mencapai Rp 1,5 triliun. Ya, ada sekitar Rp 2 miliar lebih terjadi penurunan untuk menjalankan program RPJDM periode 2016-2021,” kata Matnoor Ali.
Apa saja hal yang krusial? Matnoor Ali menyebut salah satunya adalah penuntasan pembangunan Rumah Sakit Sultan Suriansyah yang telah menelan dana ratusan miliar. Terkait pengunduran diri Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dr Anis Suroyo, dipastikan Matnoor Ali akan menjadi bahan evaluasi bagi dewan.
“Ya, kegagalan lelang proyek pada tahun anggaran 2017 jadi catatan dewan. Termasuk, permintaan walikota untuk menjalankan skema multiyears (tahun jamak) pembangunan RS Sultan Suriansyah juga tak bisa diakomodir dewan,” tegas Sekretaris DPD Partai Golkar Banjarmasin ini.
Menurut Matnoor Ali, pengambilalihan proyek RS Sultan Suriansyah yang sebelumnya dari Dinas Kesehatan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) jadi topik bahasan dalam revisi RPJDM 2016-2021. “Ini berarti, ada terjadi peningkatan program di Dinas PUPR Banjarmasin,” ucapnya.
Diakui Matnoor Ali, ada beberapa program seperti pengadaan alat kesehatan masih ditangani Dinas Kesehatan Banjarmasin, namun tetap menunggu bangunan fisik RS Sultan Suriansyah rampung. “Logikanya, masya duluan pengadaan alat kesehatan, sementara rumah sakitnya saja tidak rampung. Ini juga jadi catatan kami,” cetusnya.
Politisi gaek Golkar ini mengatakan DPRD Banjarmasin lebih memilih penganggaran pembangunan rumah sakit itu tidak menggunakan skema tahun jamak, tapi tiap tahun dianggarkan.
“Kalau multiyears, jelas kontraktor yang menggarap itu-itu saja. Jadi, lebih baik dianggarkan tiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata Matnoor Ali.
Alasan dewan, beber dia, dikarenakan kegagalan lelang dan sempat mangkraknya proyek lanjutan RS Sultan Suriansyah, akibat ketidakberanian Dinas Kesehatan Banjarmasin untuk menuntaskannya.
Dia memastikan penggodokan dokumen RPJMD lebih didahulukan dibandingkan RAPBD 2019, karena program-program yang ada dalam RPJMD bisa jadi rujukan untuk penempatan anggaran. “Jadi, kami percepat pembahasan RPJMD, sebelum RAPBD murni 2019 diketuk,” ucap Matnoor.(jejakrekam)