Kepala Daerah Dukung Capres Dikhawatirkan Ganggu Netralitas ASN

TANPA tedeng aling-aling, dukungan sejumlah kepala daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan untuk pemenangan calon presiden-wapres di Pilpres 2019, terbuka. Mereka pun tergabung dalam tim sukses yang akan memenangkan sang jago, terutama untuk calon petahana, Joko Widodo menggandeng Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin.

AMBIL contoh yang mengemuka di Kalimantan Selatan. Tercatat, ada 11 kepala daerah baik bupati, wakil bupati maupun wakil walikota, plus Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang mendeklarasikan diri untuk pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Pakar komunikasi politik FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Fahrianoor mengeritik dukungan yang disampaikan 12 kepala daerah secara terbuka kepada salah satu pasangan capres-cawapres.

“Secara etika politik, jelas tidak sesuai. Memang, tak bisa disangkal, banyak kepala daerah merupakan kader parpol yang jadi pengusung capres-cawapres. Jadi, mereka mau tak mau harus taat dengan perintah partai,” kata Fahrianoor kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Jumat (12/10/2018).

Kandidat doktor ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung ini mengatakan sepatutnya seorang kepala daerah apakah bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota hingga gubernur-wakil gubernur bersikap netral dan tak memihak.

“Sebab, kepala daerah merupakan pemimpin semua rakyat tanpa memandang golongan atau kepentingan tertentu. Ketika kepala daerah ditarik kepada kepentingan politik tertentu, jelas hal ini tidak bagus terhadap perkembangan demokrasi kita,” kata Fahrianoor.

Mantan aktivis mahasiswa era Orde Baru ini berharap ketidaknetralan para kepala daerah bisa disikapi Bawaslu selaku wasit dalam pemilu. “Bawaslu harus mengingatkan agar kepala daerah untuk tidak turun dalam ranah politik praktis. Sebab, hal itu sangat riskan,” kata Fahriannoor.

Sosiolog jebolan UGM Yogyakarta ini mengingatkan andai pilihan politik kepala daerah ternyata berbeda dengan pilihan rakyat yang memilihnya, justru bisa berakibat fatal dan berisiko secara politik kepada rakyat.

Dia juga mengkhawatirkan kepala daerah yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres akan menyeret-nyeret pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) yang diwajibkan untuk netral dalam Pemilu 2019.

Sementara itu, Wakil Walikota Banjarmasin Hermansyah menegaskan dirinya hadir dalam deklarasi mendukung dan memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin di Kalsel, bertindak sebagai pribadi, bukan karena jabatan.

“Memang jabatan saya sebagai wakil walikota melekat pada diri saya. Namun, saya juga adalah kader PDI Perjuangan, sehingga wajar jika menjalankan perintah partai,” kata Hermansyah.

Wakil Ketua DPD PDIP Kalsel ini menegaskan dalam berkampanye untuk kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Kalsel, tetap menjalankan hal yang prosedural.

“Saya tak akan memanfaatkan fasilitas negara dan mengajak PNS untuk memilih sesuai pilihan saya. Untuk berkampanye pun, saya akan memilih hari libur kerja seperti Sabtu dan Minggu, sehingga tak melanggar aturan. Jadi, tak perlu mengambil cuti, karena memanfaatkan hari libur,” ucap Hermansyah.

Mantan anggota DPRD Kalsel ini mengatakan ia bersama 10 kepala daerah lainnya, termasuk Gubernur Sahbirin Noor merupakan kader-kader partai yang diusung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh parpol pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin. “Jadi, kami juga bisa membedakan nanti, mana tugas pemerintahan dan mana tugas kepartaian,” pungkasnya.(jejakrekam)

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi G Sanusi
Anda mungkin juga berminat
Loading...