Foto : Humpro Banjarmasin
PENATAAN Kota Banjarmasin yang berada di bawah permukaan laut jadi topik hangat dalam International Conference on Sustainable Built Environment (ICSBE) atau Konferensi Internasional untuk Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, 11-13 Oktober 2018.
MENGGANDENG Universitas Lambung Mangkurat (ULM), empat pembicara kucing dan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Wiryono Raharjo, hadir dalam konferensi internasional tersebut.
Walikota Banjarmasin Ibnu Sina pun berharap kajian dari para akademisi sangat penting bagi ibukota Provinsi Kalsel. Apalagi, Banjarmasin berada di bawah permukaan laut dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi.
“Saat ini, kami tengah menata kota berbasis sungai, sehingga perlu masukan dari berbagai pihak, termasuk peserta ICSBE,” kata Ibnu Sina.
Mantan Ketua DPW PKS Kalsel ini mengungkapkan ada dua problema yang dihadapi kota, yakni menata dan membangun kota dan menghilangkan kekumuhan. “Selama ini, ada dua pola yang diterapkan, pertama digusur dan diganti dengan urbanisasi. Atau menata dengan tidak menggusur. Nah, model apa yang paling pas buat Banjarmasin,” kata Ibnu Sina.
Menurut dia, dalam masterplan atau perencanan induk pembangunan kota ke depan, tentu perlu masukan dari berbagai elemen. Dengan kondisi luas wilayah Banjarmasin hampir 100 kilometer ini, tentu beban kota tak bisa ditanggung sendiri.
Konsep Banjarbakula yang melibatkan daerah tetangga, seperti Barito Kuala (Batola), Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) perlu disinergikan dan diintegrasikan
“Membangun Banjarmasin berarti berbicara sungai. Apalagi, sungai yang ada di Banjarmasin justru melintasi kabupaten, atau provinsi lain. Ya, seperti Sungai Barito dan Sungai Martapura,” tutur Ibnu Sina.
Tak mengherankan, walikota yang berlatar belakang aktivis ini mengungkapkan dalam Kongres Sungai Indonesia III pada akhir 2017, diterbitkan rekomendasi bernama Maklumat Banjarmasin.
Salah satu poin terpenting adalah konsep pengembangan sungai yakni one river one management. “Bila sungai itu melintasi kabupaten dan kota, berarti wewenang provinsi. Kalau melintasi antar provinsi, berarti jadi domain pemerintah pusat,” tutur Ibnu Sina.
Letak sungai yang ada di Banjarmasin, khususnya Sungai Martapura dan Sungai Barito dikatakan Ibnu Sina adalah berada di wilayah hilir. Sementara hulunya berada di kabupaten bahkan di provinsi lain, utamanya di Kalimantan Tengah.
“Kami mau membersihkan sungai, namun sumbernya tak bisa dicegah. Jadi, perlu kajian lintas kota lintas provinsi, termasuk masukan dari perguruan tinggi, utamanya akademisi dan para peneliti,” pungkas Ibnu Sina.(jejakrekam)