Foto : Gian
SEJUMLAH Fraksi di DPRD Balangan masih menyoroti rendahnya angka pendapatan asli daerah serta perbaikan infrastruktur yang harus harus diutamakan. Hal ini disampaikan saat menanggapi pengajuan Raperda APBD Perubahan 2019 oleh Bupati Balangan.
ADAPUN Lima fraksi yang menyampaikan pandangan fraksinya tersebut yakni, fraksi Golkar, PPP, Gabungan Perubahan, PKS dan fraksi Gabungan Amanat Sanggam melalui juru bicaranya masing-masing.
Fraksi Gabungan Amanat Sanggam lewat jubirnya, Sahmadi misalnya, mengingatkan agar adanya kejadian pengurangan anggaran sampai 20% pada 2018 ini harus menjadi perhatian khusus.
Dimana menurut Sahmadi, disamping mematuk angka pendapatan yang realistis, disisi lain pemerintah daerah juga harusnya bisa mengali sumber-sumber pendapatan lainnya, khususnya sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat inovasi baru dan terobosan baru. Sehingga, kesan yang selama ini melekat, dimana PAD hanya dijadikan bagian untuk memenuhi instrument struktur APBD tanpa digali dengan serius.
“Satu lagi cacatan penting kami, dari kejadian pengurangan anggaran 2018 lalu dimana Bupati menerapkan pengurangan anggaran yang sama pada tiap dinas, kami menilai ini menunjukkan jika pemerintah daerah tidak mempunyai keputusan memainkan program skala prioritas yang jelas dan kuat,” jelasnya.
Seharusnya, kata Sahmadi kepala daerah bisa membuat program berdasarkan skala prioritas demi mewujudkan visi misinya lebih cepat. Sebab kunci keberhasilan visi misi pada sebuah pemerintahan terletak bagaimana memainkan peranan anggaran sebagai salah satu alat perencanaan dan pengendalian. Artinya, peranan pengunaan anggaran harus menyesuaikan visi misi yang diinginkan,’’ sarannya.
Sedangkan fraksi PKS, melalui jubirnya Rusdiansyah mengingatkan, jika APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
“Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis, dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Rusdiansyah.
Sehingga, lanjut Rusdiansyah, pada akhirnya, semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, serta untuk mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata,’’ bebernya.
Senada itu, Gabungan Perubahan lewat jubirnya Abdul Kahar, menyoroti aspek perencanaan terhadap program dan kegiatan yang ada tidak sepenuhnya dapat di realisasikan, terarah dan berkelanjutan. Tetapi sekedar sebuah rutinitas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan target saat ini tanpa memperhitungkan capaian yang telah lalu dan capaian jangka panjang terhadap program dan kegiatan tersebut.
“Semestinya belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah,’’ jelasnya.
Anggaran daerah yang tercermin dalam APBD, menurut Kahar, merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan putusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas.
Setali tiga uang, politisi PKPI Balangan ini, juga mengingatkan tentang 3 kewajiban yang harus dilaksanakan penyelenggara Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Yaitu mengelola dana secara efektif, efisien, transaran dan akuntabel. Menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat.
“Kami minta Pemerintah Daerah mengoptimalkan seluruh pendapatan agar defisit yang cukup besar tidak terjadi serta fokos pada perbaikan infrastruktur khususnya jalan yang selama ini dibeberapa wilayah dikeluhkan warga,’’ imbuhnya. (jejakrekam)