Foto : Florespost.com
KASUS perkosaan adalah mimpi buruk bagi seorang wanita. Tidak sedikit yang nekat mengakhiri hidupnya, akibat kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Seperti yang nasib tragis yang dialami H. Gadis berusia 12 tahun yang diduga menjadi korban kejahatan seksual yang justru dari orang dekatnya sendiri.
DALAM kesehariannya, H pada jam 5 subuh sudah harus berada di jalanan untuk meminta-minta. Kemudian, pada malam hari H harus melayani nafsu bejat sang ayah tiri.
Sejak April 2018 lalu, H dibawa Dinas Sosial Kota Banjarmasin ke Rumah Singgah Baiman untuk dirawat sementara waktu. Tindakan Pemkot Banjarmasin menempatkan H di Rumah Singgah dikritik secara keras Koordinator Lapangan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Banjarmasin Fatum Ade.
Menurutnya, menempatkan korban kejahatan seksual di rumah singgah bukan keputusan yang tepat.
“Seharusnya korban dititipkan safe house (rumah aman) yang mana ada tiga poin penting terkait safe house yaitu keamanan, kenyamanan, dan kerahasiaan bagi korban,” tegas Dhede panggilan akrabnya kepada jejakrekam.com, Jumat (28/9/2018).
Dengan menempatkan H di safe house, Dhede yakin korban kaan memperoleh trauma healing untuk menghilangkan traumatik yang dialami korban pasca kejadian.
Dia juga mempertanyakan kinerja pihak berwajib yang untuk menangkap pelaku, apalagi kasus ini sudah berjalan lebih dari lima bulan. “Seharusnya kepolisian cepat menangkap pelaku agar mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas aktivis perempuan yang dikenal vokal.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin, Iwan Fitriadi mengaku tidak bisa berbuat banyak. Ini karena, di Banjarmasin tidak ada fasilitas semacam safe house.
“Bukan hanya di Banjarmasin, seingat saya di provinsi saja tidak ada fasilitas safe house. Kalau memang terjadi kasus seperti ini, fasilitas dan lembaga yang ada kita maksimalkan,” kata Iwan Fitriadi.
Seingat Iwan, memang Dinas Sosial dulu sempat merencanakan rumah singgah bersama DPRD Kota Banjarmasin. Namun, kendala kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang tidak memadai, akhirnya tertunda.
“Kami akan duduk bersama mencari solusi terbaik untuk H. Yang pasti, bagaimana kita mempercepat trauma healing untuk H,” pungkas Iwan.(jejakrekam)