Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kalsel Tahun 2018 diharapkan terlaksana awal Oktober 2018, menyusul telah diterimanya hasil evaluasi dan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri.
SEKDAPROV Kalsel Abdul Haris Makkie mengatakan, Pemprov Kalsel bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel telah menggelar rapat terkait hasil evaluasi dan fasilitasi rancangan perubahan APBD 2018 dari Kemendagri ini.
Diungkapkannya, ada beberapa catatan dari Kemendagri yang perlu disempurnakan atau dirasionalisasi. Namun, catatan tersebut tidak ada yang krusial. “Catatan Kemendagri sudah ditindaklanjuti dan akan dilakukan tahapan-tahapan selanjutnya secara administratif,” ujarnya.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel Aminuddin Latif, menambahkan, pada prinsipnya hasil evaluasi kemendagri akan ditindaklanjuti menjadi Perda APBD Perubahan 2018 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Perubahan 2018 secara administratif.
Sedang proses pembahasannya, lanjutnya, berjalan lancar karena tak ada hal yang krusial. “Hanya bersifat rasionalisasi terkait penyesuaian kewenangan dan hal-hal yang perlu diformulasikan ulang terkait redaksionalnya,” kata Aminuddin.(jejakrekam)