Foto : Dokumentasi
ADA yang berbeda saat jumpa pers Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, hanya ditemani Plh Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Setdakot Banjarmasin Doyo Pudjadi di Balai Kota, Rabu (19/9/2018). Ke mana Wakil Walikota Hermansyah? Usut punya usut, ternyata kabar jumpa pers soal agenda peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-492, baru didapat Hermansyah pada Selasa (18/9/2018), pukul 23.00 Wita.
“TAK ada bahan yang diberikan kepada saya. Jadi, saya menganggap jumpa pers itu tak ada gunanya,” kata Hermansyah kepada wartawan di Balai Kota Banjarmasin, Rabu (19/9/2018).
Beda pendapat antara Hermansyah dengan koleganya Ibnu Sina, juga berkelindan dengan masalah pengembalian jabatan Sekdakot Banjarmasin Hamli Kursani berdasar hasil mediasi oleh Ombudsman Republik Indonesia.
“Banyak persoalan yang harus diselesaikan jelang Hari Jadi Kota Banjarmasin. Seperti, pengembalian kembali jabatan Sekdakot Banjarmasin non aktif, Hamli Kursani. Apalagi, kita dapat komentar dari DPRD Banjarmasin yang disebut-sebut hanya taktik. Ini harusnya dijawab dulu,” cetus mantan anggota DPRD Kalsel ini.
Politisi PDI Perjuangan ini memastikan tak akan hadir pada peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin, jika jabatan Hamli Kursani tak dipulihkan seperti semula. Di mata Hermansyah, Harjad Banjarmasin merupakan peringatan sakral karena mengingat sejarah terbentuknya kota ini. “Jadi, jangan diciderai Harjad Banjarmasin dengan hal yang menzalimi orang dan memberi janji palsu,” ujarnya.
Masih menurut Hermansyah, jangan sampai permasalahan Hamli Kursani ini justru bergulir ke Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. “Itu murni adalah permasalahan Kota Banjarmasin. Jadi jangan membawa-bawa nama gubernur. Beliau (Sahbirin Noor) tak tahu sama sekali permasalahannya,” ucapnya.
Hermansyah menilai saat pemberhentian sementara jabatan Sekdakot Banjarmasin, Gubernur tak pernah dilibatkan atau dikonsultasikan. “Ini kan lucu, seperti ‘kekanakan’ saja,” cetusnya.
Menariknya, Herman pun mengajak warga Banjarmasin untuk memboikot peringatan hari jadi kota. Alasannya, selama permasalahan yang ada tak bisa dituntaskan Walikota Ibnu Sina.
“Buktinya, sudah dideadline Ombudsman RI pada 11 September 2018 untuk mengembalikan jabatan Hamli Kursani, tak dipenuhi padahal hal itu merupakan sebuah kesepakatan. Ini sudah tanggal berapa?” cecar Hermansyah.
Dia mengeritik pada peringatan Harjad Banjarmasin ke-492 ini justru posisi sekretaris kota masih dipegang pelaksana harian. “Masalah Sekdakot Banjarmasin sebagai pengguna anggaran juga berimbas pada pembangunan. Apalagi, saat ini sudah masuk penggunaan anggaran,” kata Hermansyah.
Wakil Ketua DPD PDIP Kalsel ini mengingatkan koleganya Ibnu Sina untuk menyelesaikan masalah itu, tanpa harus terpengaruh pihak lain. “Posisi Hamli Kursani harus dikembalikan secara terulis, sebelum peringatan Harjad Banjarmasin. Karena penonaktifannya secara tertulis, tentu saja pengembaliannya secara tertulis pula,” katanya.
Jika tidak direalisasikan, Hermansyah tetap pada pendiriannya untuk memboikot peringatan Harjad Banjarmasin ke-492 nanti. “Saya tak mau hadir dan menyerukan kepada masyarakat untuk tidak hadir, karena itu tidak sakral,” tandasnya.(jejakrekam)