Foto : kabarkalteng
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara, sampaikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPJ AMJ) Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2013-2018 di gedung DPRD Barito Utara, Selasa (18/9/2018).
REKOMENDASI terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPJ AMJ) Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara masa jabatan 2013-2018 disampaikan oleh anggota DPRD Barito Utara H Tajeri.
Ada dua rekomendasi yang disampaikan DPRD masa jabatan 2013-2018 yaitu di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan bidang perekonomian dan keuangan. Dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ini ada 19 rekomendasi. Sedangkan bidang perekonomian dan keuangan ada 16 rekomendasi.
Permasalahan yang ada yaitu penyediaan peralatan medis dan tenaga ahli teknis medis yang masih kurang. Masih terdapat tenaga kesehatan di desa-desa jarang berada ditempat. Kemudian banyak masyarakat tidak mampu yang belum terdata sebagai anggota BPJS.
Masih terdapat warga miskin yang belum tahu bahwa ada program pemerintah daerah, bagi warga miskin yang ingin berobat di RSUD yang belum menjadi anggota BPJS yang biaya pengobatannya ditanggung oleh Pemerintah daerah.
Selanjutnya, kekurangan guru agama ditingkat SD se Barito Utara, penempatan guru-guru atau tenaga pengajar tingkat SD dan SMP lebih banyak di ibukota Muara Teweh. Pemasangan jaringan listrik yang belum merata terutama di Kecamatan Gunung Purei.
Dan banyaknya tenaga pengajar yang masih honorer dibeberapa sekolah. Banyak tenaga kesehatan yang bukan putra daerah, serta kekurangan tenaga dokter umum dan pemerataan penempatan tenaga dokter umum/medis di setiap kecamatan khususnya di desa.
“Kami merekomendasikan agar dapat disediakan alat medis dan tenaga teknis medis. Perlu diberikan sanksi yang tegas (misalnya penundaan kenaikan pangkat, tunjangan daerah dihapus) agar ada efek jera,” kata H Tajeri.
Kemudian katanya, segera dilakukan sosialisasi dan pendataan kepada masyarakat yang belum menjadi kepsertaan BPJS. Dan pemerintah daerah lebih gencar mensosialisasikan program tersebut jangan sampai masyarakat yang mampu yang mendapatkan BPJS, dipermudah dalam prosesnya.
Selain itu jelas H Tajeri, perlu diusulkan penambahan formasi guru agama pada rekrutmen CPNS tahun akan datang atau mengangkat tenaga honorer. “Untuk pemerataan penyebaran guru maka perlu dilakukan mutasi guru dari kota Muara Teweh ke Kecamatan/Desa yang lebih memerlukan, sesuai dengan sumpah janji PNS yang bersedia ditempatkan dimana saja sehingga tidak ada lagi alasan apapun untuk menolak,” tegas H Tajeri.
Ia juga memohon kepada pihak pemerintah untuk dapat menjebatani dengan pihak PLN agar diadakan mesin listrik. Dan agar dilakukan pemerataan penempatan tenaga pengajar yang sudah PNS. Selain itu dalam perekrutan CPNS tenaga kesehatan lebih memprioritaskan putra daerah, agar bisa menetap di tempat tugas.
“Dalam pengangkatan tenaga honor dokter umum dilakukan disetiap puskesmas, pustu, puskesdes dan polindes. Dan agar Dinas Kesehatan menempatkan tenaga dokter umum atau tenaga medis ndi setiap puskesmas, pustu, puskesdes dan polindes yang ada di kecamatan maupun desa. Honor tenaga dokter umum atau medis disesuaikan dengan daerah lain atau dianggap layak,” pungkasnya.(jejakrekam)