Alokasi Dana Pemeliharaan Jembatan Tiap Tahun Wajib Diperjuangkan

ALOKASI anggaran untuk pemeliharaan jembatan yang ada di Kalimantan Selatan, sepatutnya diserius jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ini agar fasilitas publik itu bisa bertahan lama, dan bisa dinikmati warga tanpa merasa khawatir bakal terjadi apa-apa.

HAL ini dikatakan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Syarief kepada wartawan di Banjarmasin, Selasa (11/9/2018). Menurut Subhan, sudah seharusnya Kementerian PUPR memprioritaskan pemeliharaan jembatan yang ada di wilayah Kalsel, agar kondisi fisiknya tetap terjaga.

“Dengan perawatan dan pemeliharaan rutin, tentu akan memberi jaminan kepada masyarakat yang menggunakan merasa aman. Ini harus jadi prioritas, khususnya jaringan Kementerian PUPR seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI Banjarmasin,” tutur arsitek jebolan ITN Malang ini.

Menurut Subhan, dengan kegiatan pemeliharaan secara rutin, berkala maupun rekonstruksi, maka umur teknis jembatan akan bisa berlangsung lama, sehingga terjadi penghematan anggaran. “Fakta yang terjadi justru kita sangat banyak membangun jembatan secara cepat, namun pascanya yang lamban. Ketika ada persoalan, baru termonitor ternyata tak ada pemeliharaan,” katanya.

Apalagi, beber Subhan, status jembatan merupakan fasilitas publik yang membutuhkan pemeriksaan, pengawasan, pemeliharaan dan identifikasi berkesinambungan karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

“Sebab, kegagalan bangunan bisa dilakukan penyedia jasa atau pengguna jasa. Dalam hal ini, penyedia jasa bertanggung jawab selama 10 tahun. Sedangkan, pengguna jasa atau pengelola diberi tempo 11 tahun sampai waktu tak terbatas.  Ini artinya, sepanjang bangunan difungsikan maka tanggungjawab terus melekat dengan batas waktu yang ditentukan,” kata magister teknik lulusan ITS Surabaya ini.

Alfamart 300×250

Subhan menyarankan agar pemeliharaan dilakuan secara berkala dalam satu tahun. Apalagi, konstruksi jembatan yang membentang, tentu pemantauan harus ekstra cepat dan rutin. Menurut dia,  dengan perlakukan khusus dan pemantauan
khusus, sebab konstruksinya khusus.

“Identifikasi, evaluasi, pemeliharaan, perhitungan secara analisis, ke depan mau diapakan jembatan tersebut. Ini menjadi penting dan pemerintah harus menyampaikan ke publik, kondisi jembatan dalam keadaan keamanan tinggi, sedang dan rendah,”  beber mantan Ketua DPP Intakindo Kalsel ini.

Kandidat doktor Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini mengatakan terkait anggaran pemeliharaan tiap tahun khususnya APBN, agar senantiasa diperjuangkan oleh penyedia jasa. “Jangan sampai kelalaian dalam pemeliharaan, maka berakibat fatal bagi kenyamanan masyarakat,” tuturnya.

Terpisah, Wakil Ketua BPD Gapensi Kalsel H Gusti Rusliansyah mengatakan pemerintah daerah harus segera merealisasikan setiap pemeliharaan. “Saya kira wajib dalam pemeliharaan jembatan dan jalan dianggarkan dana untuk kesinambungan keamanan  dan kenyamanan pengguna,” katanya.

Rusli mengakui, saat ini, banyak proyek jembatan yang dicanangkan tidak terealisasi, akibat dari pembebasan lahan yang lambat. Sebab itu, beber dia, dibutuhkan dukungan pemerintah daerah setiap pekerjaan proyek besar seperti pembangunan jembatan dan jalan.

“Kalsel ini membutuhkan jalan dan jembatan yang bebas hambatan, menghindari kemacetan ddan akses untuk menuju transportasi yang nyaman,” pungkasnya.(jejakrekam)

Penulis Afdi Achmad
Editor Didi GS
Anda mungkin juga berminat
Loading...

Alokasi Dana Pemeliharaan Jembatan Tiap Tahun Wajib Diperjuangkan