Soetrisno: Kesenjangan Pengusaha Pribumi dan Nonpribumi, Munculkan Kesenjangan Sosial

PEMERINTAH daerah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), harus berani menyiapkan program untuk mengupgrade pengusaha-pengusaha di daerah untuk bisa berkiprah di level nasional.

KETUA Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir mengungkapkan, dibutuhkan pembinaan pengusaha-pengusaha daerah, tentu atas dukungan pemerintah.

“Jadi pengusaha di daerah harus naik kelas menjadi pengusaha nasional, sampai nanti ke kelas regional dan global,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Musprov VII Apindo Kalsel, di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Senin (10/9/2018).

Ia juga menyoroti kesenjangan antara kiprah pengusaha pribumi dan non-pribumi di dunia usaha nasional. Jika tak ada pembinaan, kesenjangan akan semakin melebar.

“Ini berbahaya, kesenjangan pengusaha antara pribumi dan nonpribumi. Ini bisa menimbulkan kerawanan sosial, maka akan menjadi kecemburuan sosial,” tandasnya.

Selain itu, sambung pengusaha batik ini, pengusaha daerah dapat menikmati sumberdaya alamnya sendiri, dan pengusaha daerah mampu menjadi pemilik perusahaan sendiri. “Jangan sampai pengusaha lokal menjadi pemain pinggiran,” tegasnya.

Alfamart 300×250

Ketua DPP Apindo Kalsel Dr H Supriadi mengapresiasi paparan materi yang disampaikan narasumber. “Memang secara teori pengusaha daerah harus mengatur di daerahnya sendiri, namun fakta di lapangan justru pengusaha luar yang banyak mengatur persoalan di
daerah. Coba lihat pengusaha besar saja untuk gabung di Apindo sajasangat sulit,” katanya.

Jika bicara ketidakadilan, tentu SDA Kalimantan banyak dinikmati
pengusaha luar. “Ini yang menjadi persoalan yang harus disampaikan
kepada pemmerintah pusat, mengingat cukup banyak kebijakan nasional,” tutur pengusaha biro perjalanan umrah dan haji ini.

Ketua DPN Apindo Hariyadi Sukamdani menilai pandangan global pada ekonomi Indonesia cukup positif. Sejumlah lembaga pemeringkat asing juga menilai iklim investasi di Indonesia kondusif.

“Sebenarnya nggak perlu ada kekhawatiran. Internasional saja kasih pendapatnya bagus semua kok. Doing business kasih bagus, competitiveness kasih index juga bagus. Ekonomi nggak ada masalah, lebih ke psikologis saja,” ungkap Hariyadi.

Apalagi, bebernya, perlu kestabilan politik, pengusaha juga melihat ekonomi belum bisa melaju cepat lantaran daya beli masyarakat yang masih rendah.

“Kalau dari kita pengusaha kan pasti melihat semuanya dari pasar. Kalau daya belinya semakin kusut, enggak ada optimisme, orang nggak berani juga memproduksi barang banyak atau melakukan ekspansi. Jadi ini ada kaitannya semua,” imbuh pemilik Sahid Group ini.(jejakrekam)

Penulis Afdi Achmad
Editor Andi Oktaviani
Anda mungkin juga berminat
Loading...

Soetrisno: Kesenjangan Pengusaha Pribumi dan Nonpribumi, Munculkan Kesenjangan Sosial