Foto : Arpawi
KELANGKAAN dan meroketnya harga LPG ukuran 3 kilogram alias tabung melon menjadi masalah yang terus berulang saban tahun. Pemkot Banjarmasin pun langsung bergerak dengan membentuk tim investigasi. Survei di lapangan dilakukan demi mencari pangkal masalah kenaikan harga gas melon.
PELAKSANA Harian Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Setdakot Banjarmasin, Doyo Pudjadi menyebut pihak Pertamina sudah menambah stok gas LPG 3 kilogram pada pertengahan Agustus lalu, sudah disebar 14.000 tabung.
“Stok baru ternyata tidak bisa meredam harga. Pada 3 September lalu, Pertamina kembali menambah stok sebanyak 19.000 tabung,” ucap Doyo Pudjadi kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (6/9/2018).
Operasi pasar gas melon di beberapa kelurahan, dinilai Doyo Pudjadi justru efektif meredam harga gas yang sempat meroket, karena langsung dibeli keluarga miskin dan prasejahtera.
“Lemahnya aspek pengawasan serta kurangnya penindakan menjadi pangkal masalah fluktuatifnya harga gas melon. Padahal LPG 3 kilogram itu diperuntukkan bagi keluarga miskin dan prasejahtera,” kata Doyo.
Dia menduga menduga distribusi lewat pangkalan gas terjadi distorsi golongan dengan bebas membeli gas subsidi. “Stok gas subsidi disesuaikan dengan data keluarga miskin dan prasejahtera by name by addres, jika memang tepat sasaran harga bisa dikendalikan”tegasnya.
Ia mengatakan secepatnya urun rembug antara Pemkot Banjarmasin, Pertamina, agen gas, penjual gas dan Bank Indonesia untuk mencari jalan tengah mengatasi kenaikan harga jual gas.
Kenaikan gas LPG 3 kilogram di pasaran sebenarnya telah diantisipasi jauh-jauh hari oleh Pemprov Kalsel. Dengan membuat Surat Edaran Gubernur Nomor 510/01594/SARPRASKODA tentang Penggunaan LPG tabung 3 kilogram, golongan tertentu diimbau golongan tertentu untuk tidak menggunakan. Salah satunya, adalah ASN atau PNS di lingkup Kalimantan Selatan.
Berbeda, justru Sri Nurnaningsih, anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin menganggap surat edaran seperti macan kertas. Ini karena tidak ada sanksi tegas dari Pemkot Banjarmasin maupun Pemprov Kalimantan Selatan terhadap pelaku yang mengambil untung dalam kesempitan.
“Memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Banyak yang menggunakan gas subsidi LPG 3 kilogram ini dari masyarakat mampu. Ini harus menjadi perhatian pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, pertamina dan Pemkot Banjarmasin untuk mengawasi distribusi gas melon tepat sasaran,” ucap anggota Fraksi Partai Demokrat ini.
Mantan bankir ini meyakini seandainya alokasi LPG tepat sasaran, maka harga jual dapat dikendalikan. Ia menegaskan DPRD sudah meminta Pemkot Banjarmasin melewati Bagian Ekonomi untuk menyalurkan distribusi LPG ini ke kelurahan.
“Distribusi melewati kelurahan-kelurahan langsung dibagikan kepada masyarakat prasejahtera dan tidak mampu. Jadi, pihak Pertamina bisa menambah cadangan stok dan melakukan operasi pasar,” tegas Sri Nurnaningsih.
Ia menuturkan kelangkaaan dan mahalnya gas melon seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, baik pemkot maupun Pertamina. Sebab, yang merasakan dampaknya adalah masyarakat kurang mampu. “Pengawasan yang kurang di lapangan sehingga memudahkan para spekulan menumpuk gas. Mereka sengaja melakukan hal itu, sehingga stok kosong dan harga melambung tinggi”ucapnya.
Sri Nurnaningsih meminta pihak kepolisian juga dilibatkan untuk menindak hal ini, termasuk dinas-dinas terkait .”Dalam hal ini, Pemkot Banjarmasin jangan tutup mata dan tidak berbuat apa-apa. Sebab, masyarakat tidak butuh janji, tetapi aksi nyata,” pungkasnya.(jejakrekam)