Foto : Arpawi
PENUTUPAN permanen U-Turn (belokan) di sepanjang Jalan Brigjen H Hasan Basry, Kayutangi benar-benar merepotkan para pejalan kaki yang ingin menyeberang. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin itu dituding merugikan hak para pejalan kaki, karena harus menempuh ancaman bahaya saat menyeberang ke kampus Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
FAKTA ini diungkap Presiden Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Fachrisaldy. Ia menilai kebijakan penutupan permanen belokan itu bukan kebijakan yang tepat.
“ULM sudah membangun dua jalur keluar masuk kampus, untuk mengatasi kemacetan saban pagi dan sore. Jadi, tak ada alasan bagi Pemkot Banjarmasin untuk tetap mempermanenkan pembatas jalan. Seharusnya, pemerintah kota harus lebih memperhatikan pejalan kaki setidaknya memberikan akses zebra cross,” papar Fachrisaldy kepada jejakrekam.com, Rabu (5/9/2018).
Dia pun menginginkan sebagai solusi jangka panjang, Pemkot Banjarmasin segera membangun jembatan penyeberangan orang (JPO), karena akses lalu lintas di kawasan Kayutangi sangat padat dan rawan kecelakaaan.
Dikonfirmasi, Kabid Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Bedjo menegaskan untuk pembangunan JPO bukan kewenangan dinasnya. “Itu domainnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin, sebab berhubungan dengan bangunan fisik yang melintang di atas jalan,” tegas Slamet Bedjo.
Meski begitu, Slamet mengatakan Dishub bisa saja berkoordinasi soal permintaan pembangunan JPO kepada Dinas PUPR Banjarmasin.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjarmasin Joko Pitoyo mengungkapkan adanya rencana pembangunan JPO di lima titik. Di antaranya, depan kampus ULM, UIN Antasari, RSUD Ulin Banjarmasin, depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel di Jalan Achmad Yani dan di depan Masjid Noor, Jalan Pangeran Samudera.
Ia menerangkan Pemkot Banjarmasin akan segera merealisasikan pembangunan JPO yang diperkirakan menelan dana Rp 3 miliar melalui investasi dari pihak ketiga. Kompensasinya, pemerintah kota akan memberi akses fasilitas berupa pemasangan reklame. “Makanya, kami akan segera membuat tim untuk mempelajari terkait pelelangan investasi JPO itu,” kata Joko.
Apakah tidak membahayakan bagi pengguna jalan, karena terlindung reklame? Joko menjawab masalah itu masih dikaji dengan meminta rekomendasi dari Balai Jalan Nasional. Menurutnya, apabila memang bisa dijalankan, maka secepatnya segera dibangun di lima titik. “Programnya harus cepat,” ucapnya.
Joko mengaku bersyukur, apabila ada pengusaha yang membantu pemerintah melalui dana CSR. Ini agar pembangunan lima JPO cepat terlaksana. Bahkan, diakui Joko, pemerintah pusat meminta secepatnya, karena memang sangat diperlukan bagi para pejalan kaki di Banjarmasin.
“Apalagi, kami juga sudah sering mendengar keluhan UIN dan ULM untuk meminta dibangunkan JPO. Memang, kalau dianggarkan dalam APBD, bisa cepat selesai. Namun, kami lebih menggandeng pihak ketiga untuk membangunkannya,” tandasnya.(jejakrekam)