Foto : Didi GS
PEMBAGIAN kue pembangunan di Kalimantan Selatan dinilai masih belum merata. Porsi anggaran dalam APBD Kalsel justru lebih condong ke arah pesisir, minim ke kawasan Banua Anam.Nada-nada protes ini mengemuka dalam pembahasan APBD Perubahan 2018 di Gedung DPRD Kalsel, sebelum akhirnya disahkan menjadi peraturan daerah, Jumat (31/8/2018).
SEJUMLAH anggota Komisi III DPRD Kalsel, terutama yang duduk di Badan Anggaran (Banggar) meminta porsi pembangunan wilayah Banua Anam di era Gubernur Sahbirin Noor lebih adil dan merata. Bukan hanya berasal dari APBD Kalsel, namun juga dari APBN.
Anggota Banggar DPRD Kalsel asal FPKB, Hormansyah di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemprov Kalsel saat finalisasi APBD-Perubahan 2018, meminta agar perbaikan infrastruktur di wilayah Banua Anam lebih diperhatikan.
“Perbaikan infrastruktur inis angat penting dalam menanggulangi banjir rutin yang melanda Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Tabalong. Pemprov Kalsel terkesan lamban merespon,” kata Hormansyah.
Legislator PKB ini mengatakan jika berharap kucuran dana APBN lamban, setidaknya bisa menggunakan alolasi di APBD Kalsel. “Kami merasa kawasan Hulu Sungai seolah tak diprioritaskan. Beda dengan kawasan timur, justru lebih diperhatikan seperti pembangunan jalan tol Banjarbaru-Batulicin,” cecar Hormansyah.
Menjawab protes Hormansyah dan Ketua Fraksi Golkar H Supian HK, Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira membantah tudingan itu. Menurut Fajar, untuk membersihan sungai demi mengantisipasi bencana banjir di wilayah HSU, Balangan dan Tabalong, perlu menunggu dana APBN yang turunnya lama, hingga 2-3 tahun.
“Memang, dengan menggunakan APBD bisa lebih cepat. Namun, patut diingat, sungai-sungai yang ada di Banua Anam itu termasuk dalam DAS Barito, sehingga kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat,” kata mantan Kepala Bappeda Banjarmasin ini.
Menurut Fajar, jika Pemprov Kalsel berani mengalokasikan dana, maka akan terganjal aturan. Untuk itu, Fajar mengatakan pemprov mau tak mau harus berkoordinasi dengan Balai Sungai dalam mengatasi masalah banjir tahunan di tiga kabupaten itu.
Sebagai data Pemprov Kalsel tak terkesan pilih kasih, Fajar pun menyebut justru telah dibuat perencanaan pengembangan infrastruktur alternatif berupa poros jalan baru yang menghubungkan Banjarmasin-Marabahan-Margasari-Kelua-Tanjung.“Memang ini baru dalam perencanaan bekerjasama dengan Balai Jalan Nasional,” ucap Fajar.
Ia juga mengungkapkan porsi dana bagi wilayah Banua Anam justru lebih besar dalam APBD Kalsel 2018 lalu. Fajar merincikan pembangunan akses jalan dari Tanjung-Muara Uya Sungai Bulu, Anjir Pasar-Marabahan-Batumandi, Lumpangi-Loksado-Birayang dan lainnya menghabiskan dana Rp 300 miliar.
“Bandingkan, anggaran Dinas PUPR Kalsel hanya Rp 500 miliar. Tapi, belanja pembangunan khusus infrastruktur di wilayah Banua Anam jauh lebih besar,” tandasnya.(jejakrekam)