Foto : Arpawi
RAPAT paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2019, diwarnai aksi walkout, Kamis (16/8/2018). Aksi protes dengan meninggalkan ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin dilakoni anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra, Muhammad Isnaini.
ISNAINI beralasan, rapat paripurna yang sedianya sesuai tata tertib dewan harus dihadiri 50 persen plus satu, justru tak terpenuhi. Dia pun memilih meninggalkan ruangan rapat paripurna, karena ada yang dipaksakan dalam pengambilan keputusan menyangkut KUA-PPAS untuk jadi acuan penyusunan APBD tahun 2019.
“Kami minta pendapat mengenai yang diwakilkan kepada pelaksana harian Sekdakot Banjarmasin, secara aturan. Apakah hukum sah atau tidak dalam mengambil keputusan. Ini belum dijawab pimpinan sidang,” kata mantan politisi PBR ini kepada wartawan.
Dia mengaku memilih walkout, daripada nanti ketika Badan Anggaran DPRD Banjarmasin mengambil keputusan justru berisiko hukum. “Jadi, saya tidak bertanggungjawab, jika nantinya hasil rapat membahas anggaran itu cacat hukum,” kata Isnaini.
Menanggapi aksi walkout seorang anggota Banggar DPRD Banjarmasin, Walikota Ibnu Sina menjawab dengan santai. Menurut dia, sejak awal, keputusan untuk membahas KUA-PPAS itu dirembukkan bersama. “Tidak ada aturan yang dilanggar,” tegas Ibnu Sina.
Mantan anggota DPRD Kalsel ini menilai tidak relevan menyoal keberadaan Plh Sekdakot Banjarmasin, Gazi Achmadi. “Sebab, dalam rapat paripurna, saya sendiri yang memimpin sebagai kuasa anggaran,” kata Ibnu Sina.
Berpatokan dengan keputusan bersama Tim Anggaran Pemkot dan Banggar DPRD Banjarmasin, Ibnu Sina menilai bola liar yang sudah diselesaikan. “Dalam rapat pembahasan anggaran, selalu meminta Plh Sekdakot Banjarmasin dan para asisten hadir. Saya juga hadir dalam menyepakati perubahan atau kesepakatan yang diambil dalam membahas anggaran,” pungkasnya.(jejakrekam)