Foto : Arpawi
MESKI diwarnai aksi walkout anggota Banggar asal Fraksi Gerindra Muhammad Isnaini, Pemkot dan DPRD Banjarmasin telah menyepakati dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2018 dalam rapat paripurna, Kamis (16/8/2018).
WALIKOTA Banjarmasin Ibnu Sina mengungkapkan sesuai panduan Menteri Dalam Negeri, pembahasan anggaran harus dimulai dengan KUA-PPAS yang jadi acuan RAPBD murni 2019, baru APBD Perubahan 2018.
Usai dibahas secara maraton selama dua pekan antara tim anggaran kota dan Banggar DPRD Banjarmasin, Ibnu Sina mengaku bersyukur telah disepakati kedua belah pihak. “Jadi, KUA-PPAS ini bisa jadi acuan penyusunan RAPBD 2018, sehingga bisa saja berkurang atau bertambah dalam pembahasan nanti. Semua tergantung pada dinamika yang terjadi,” tuturnya.
Mantan Ketua DPW PKS Kalsle ini mengungkapkan dalam KUA-PPAS untuk APBD Perubahan 2018 disepakati mencapai Rp 230 miliar lebih dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang harus dibelanjakan lagi.
“Jujur saja, pembahasan APBD Perubahan 2018 ini terbentur waktu yang sangat mepet. Ya, saling kejar waktu dengan pembangunan fisik yang harus dikalkulasikan tepat waktu. Jadi, dalam APBD Perubahan 2018, cenderung tidak ada pembangunan fisik,” tuturnya.
Menurut Ibnu Sina, yang dialokasikan dalam APBD-Perubahan untuk mengakomodiri hasil reses DPRD melalui pokir (pokok pikiran). “Pokir ini jadi indikator kinerja dewan. Paling tidak, usulan dewan masuk dalam APBD Perubahan 2018 atau APBD 2019,” kata politisi PKS ini.(jejakrekam)