Foto : Dokumentasi
KOMISI Keselamatan Jembatan Panjang (KKJP) masih melakukan proses sertifikasi hasil kajian pembangunan jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Tanah Bumbu dan Kotabaru.
“KITA tinggal menunggu hasil kajian dari KKJP ini, baru dilanjutkan pembangunannya,” ujar Plt Kepala Dinas PUPR Kalsel Roy Rizali Anwar usai bertemu Komisi III DPRD Kalsel, Rabu (1/8/2018).
Diungkapkannua, proses dan mekanisme kajian bentang panjang butuh waktu serta ketelitian, mengingat tingginya risiko pembangunan jembatan itu. Pihaknya juga belajar dari pengalaman kasus ambruknya jembatan Mahkota di Kutai Kertanegara, beberapa tahun lalu.
Untuk itu, instansinya kini fokus menyiapkan administrasi sertifikasi tersebut. Mantan Kadis PUPR Tanah Bumbu ini menjamin proyek pembangunan jembatan Selat Pulau Laut yang berukuran panjang sekitar 6,5 kilometer dengan penghitungan dana sekitar Rp 2 triliun itu, tetap berlanjut, jika sertifikasi bentang panjang sudah terbit, sebagai syarat untuk mendapatkan kucuran dana APBN.
Disinggung belum masuk PSN proyek itu, ia menyatakan tidak menjadi masalah, sebab sudah masuk dalam RPJMN.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Nurul Fajar Desira menyatakan, Pemprov Kalsel menghentikan sementara pengusulan anggaran pembangunan sarana penghubung melalui dana APBD, sembari menunggu rampungnya pengesahan konsultan sertifikat internasional terkait desain jembatan, sehingga tak terjadi perbedaan ke depannya.
Sebelumnya, kata dia, pembangunan jembatan selat Pulau Laut sepanjang 6,5 kilometer diusulkan mencapai Rp 3,6 triliun. Penganggarannya melalui dana sharing APBD Kalsel Rp 500 miliar dan masing-masing dua kabupaten, Rp 250 miliar, sisanya diharapkan dari APBN. (jejakrekam)