Foto : Lokasi
UNTUK menyusun tata tertib (tatib) dewan, DPRD Kotabaru tak perlu harus melakukan studi banding ke luar daerah, seperti layaknya lembaga perwakilan lainnya di Kalsel. Mereka pun menggandeng Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPPSDM) di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
BERTEMPAT di Hotel Aria Barito Banjarmasin, Rabu (18/7/2018), sebanyak 22 anggota DPRD Kotabaru mengikuti bimbingan teknis dengan fokus penyusunan tata tertib dewan dan penyusunan APBD tahun anggaran 2019.
“Bimbingan teknis ini sangat penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama aturan-aturan terkini legislator Kabupaten Kotabaru. Memang, ada 22 dari 35 anggota DPRD yang mengikuti bimtek ini,” ucap Ketua Panitia Pelaksana, Muhammad Ali Amrin yang juga pengajar staf Fakultas Hukum ULM kepada jejakrekam.com, Rabu (18/7/2018).
Sementara itu, Rektor ULM Prof Dr Sutarto Hadi mengungkapkan tak hanya DPRD Kotabaru, ada 13 pemerintah kabupaten dan kota di Kalsel yang turut bekerjasama dengan kampus tertua di Kalimantan ini. “Kami juga merambah hingga ke Kalimantan Tengah. Bimbingan teknis ini untuk meningkatkan wawasan wakil rakyat,” ucap Sutarto, seraya menyebut kerjasama pemerintah daerah dengan ULM sudah memasuki tahun ketiga.
Ia mengingatkan para wakil rakyat di Kalsel, sebetulnya tak perlu harus keluar daerah, cukup di Banjarmasin bisa mendatangkan para pembicara dari Jakarta atau kota lainnya. “Itu jauh lebih efektif dan efesien,” ucap Sutarto.
Guru besar ULM ini berharap dengan digelarnya bimtek bisa meningkatkan pemahaman para legislator terkait tugas dan fungsi penyusunan raperda dan APBD kabupaten dan kota. “Ini merupakan kontribusi ULM terhadap pendidikan demokrasi di daerah. Kami memberikan apresiasi khususnya kepada Dekan Fakultas Hukum (Dr Mohammad Effendy) yang telah menjalin kerja sama dengan kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan” ucap Sutarto.
Untuk para pembicara dalam bimtek bagi 22 anggota DPRD Kotabaru, didatangkan langsung dari Kementerian Luar Negeri dan Pemprov Kalsel, serta akademisi dari ULM yang berpengalaman dalam ilmu pemerintahan dan kedewanan.
“Setiap pembahasan dihadirkan orang yang memang sesuai dengan disiplin ilmunya. Misalkan, pembahasan penganggaran memang yang mengerti soal penganggaran di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan” pungkas Sutarto.(jejakrekam)