Foto : Ipik Gandamana
LAPORAN pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) APBD Kalimantan Selatan 2017 akhirnya diketuk DPRD Kalsel dalam rapat paripurna menjadi peraturan daerah (perda), Kamis (12/7/2018).
DALAM postur APBD Kalsel 2017, realisasi pendapaan daerah mencapai Rp 5,6 triliun lebih, naik sebesar Rp 319 miliar dibanding pendapatan daerah tahun 2016. Tercatat, pendapatan daerah tahun 2016 hanya Rp 2,5 triliun. Realisasi pendapatan daerah 2017 itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 50,66 persen atau tepatnya Rp 2.841.891.516.563,66.
Pendapatan itu kemudian dibelanjakan dalam alokasi belanja daerah pada 2017 sebesar Rp 5,8 triliun lebih,atau terealisasi 91,63 persen, dari yang dianggarkan Rp 6,3 triliun lebih. Suntikan dana untuk menutupi desifit anggaran daerah, datang dari realisasi alokasi pembiayaan daerah mencapai Rp 366 miliar lebih, terealisasi Rp 409 miliar lebih. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan daerah termanfaatkan Rp 43 miliar.
Nah, dari perhitungan yang digodok Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) mencapai Rp 129.951.015.328,20 atau Rp 129 miliar lebih. Nantinya, silpa APBD 2017 ini akan dijadikan untuk penyusunan RAPBD-Perubahan 2018, yang dialokasikan pada program pro masyarakat.
Catatan ini dibacakan juru bicara Banggar DPRD Kalsel, Iskandar Zulkarnain dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Rudy Resnawan. “Kami dapat memahami dan menilai secara keseluruhan bahwa pelaksanaan APBD Tahun 2017 sudah cukup baik,” kata Iskandar.
Politisi PPP ini meminta agar Pemprov Kalsel terus menggali potensi-potensi penerimaan dari sisi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupu lain-lain PAD yang sah, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pusat dalam pendanaan pembangunan semakin berkurang.
Catatan dari DPRD Kalsel pun diakuri Wakil Gubernur Rudy Resnawan. Ia memastikan akan menjalankan catatan hasil penggodokan LPPA APBD 2017 dalam penyusunan RAPBD Perubahan 2018 yang akan datang.(jejakrekam)