Foto : Ipik Gandamana
SENIN (9/7/2018), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyambangi DPRD Kalsel guna menyampaikan aspirasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mereka ditemui Komisi II dan Komisi III DPRD Kalsel, serta Ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin.
MEREKA menyampaikan aspirasinya menolak kenaikan harga BBM, dan meminta transparansi kenaikan harga BBM yang dinilai makin menambah kesengsaraan rakyat.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Supian HK kepada wartawan menyatakan, kenaikan harga BBM lebih disebabkan kurs mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, yang sudah menembus level Rp 14.500 per 1 dollarnya.
Menurutnya, kewenangan secara khusus berada di pemerintah pusat, namun DPRD Kalsel tetap menyampaikan aspirasi ini ke otoritas pengambil kebijakan.
“DPRD Kalsel tetap akan menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat,” ujar Supian.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, terjadinya kenaikan BBM non subsidi jelas berdampak pada perekonomian secara nasional, bahkan penolakan kenaikan BBM ini tidak saja di Kalsel, tapi di provinsi lainnya.
“Kita akan lihat aksi serupa dari provinsi lain. Ini masalah nasional, bukan Kalsel saja yang harus berjuang,” katanya.
Ketua Umum KAMMI Banjarmasin M Alfiansyah mengatakan, mahasiswa tidak bertindak dengan senjata, namun dengan kata-kata yang keluar dari kemurnian hati dan kejujuran. “Perjuangan mahasiswa tumbuh manakala penguasa tak berpihak kepada rakyat,” tegas Alfiansyah.
Pihaknya menuntut wakil rakyat di Kalsel menyampaikan pernyataan sikap mereka ke pemerintah pusat.(jejakrekam)