7 Juli Hari Bhinneka Tunggal Ika, Aktivis 98 Dukung Jokowi Dua Periode

0

PERWAKILAN aktivis 98 asal Kalimantan Selatan tergabung dalam ratusan ribu aktivis yang memenuhi Rembuk Nasional di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/7/2018). Apalagi, acara itu juga Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Staf Kepresiden Indonesia Moeldoko, serta beberapa politisi lainnya.

REMBUK nasional yang dihadiri ratusan ribu aktivis berbaju kaos hitam itu melahirkan 7 poin, seperti menjaga NKRI dari ancaman intoleransi, radikalisme, terorisme dan menolak penggunaan isu SARA dalam praktik politik Indonesia. Melanjutkan perjuangan reformasi ’98 untuk melawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sendi kehidupan bernegara.

Selanjutnya, menjaga demokrasi yang sudah terbuka saat ini yang merupakan buah perjuangan reformasi 1998 dari setiap ancaman otoritarianisme dan militerisme. Serta terus mendorong demokrasi politik dan demokrasi ekonomi agar menghasilkan masyarakat yang adil dan makmur;

Para aktivis 98 juga menyatkan terus memperjuangkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan mengusulkan penetapan aktivis mahasiswa yang menjadi korban peristiwa Semanggi, Trisakti, dan lain-lain sebagai pahlawan nasional.

Mereka juga mengusulkan kepada pemerintah menetapkan 7 Juli sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika. Dalam sisi politik, para aktivis 98 ini mendukung penuh Joko Widodo sebagai calon Presiden periode 2019-2024, karena dinilai mampu mewujudkan cita-cita reformasi. Jokowi pun dianggap tidak punya kejahatan ekonomi, tidak punya kejahatan politik, dan tidak punya kejahatan kemanusiaan. ;

“Terkait hal-hal itu dan sebagai pertanggungjawaban negara, maka kami aktivis ’98 menyatakan siap untuk turut serta memimpin dan mengemban tugas negara bersama Pak Jokowi,” begitu poin yang dihasilkan dalam rembuk nasional.

Menariknya, dalam rembuk nasional itu, aktivis 98 Habib Ali Habsyi pun dipercaya memimpin doa. Bahkan, Presidium Nasional PENA 98 Kalsel Berry Nahdian Furqon, bersama ketua panitia lokal Murjani dan sekretaris, Erni, turut membacakan ikrar tersebut.

Presiden Jokowi memastikan akan mempertimbangkan terkait gelar pahlawan nasional terhadap para korban reformasi, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku akan segera mengumumkan hasilnya.

“Terpenting adalah penetapan 7 Juli sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika. Ini sangat penting dalam menjaga NKRI ini tetap menganut asas kemajemukan, serta menolak paham-paham radikalisme, intoleransi dan terorisme. Kalsel sendiri sebagai daerah agamis, tentu sepakat untuk menolak hal itu,” ucap Berry Nahdian Furqon kepada jejakrekam.com, Sabtu (7/7/2018).

Mantan Direktur Eksekutif Walhi ini mengatakan agenda yang dibahas dalam Rembuk Nasional Aktivis 98 di Jakarta sangat penting dalam mengkonsolidasikan berbagai elemen gerakan dan masyarakat dalam menjaga kemajemukan di Indonesia.(jejakrekam)

 

Penulis Ahmad Husaini
Editor DidI GS

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.