Sepakat Damai, Seleksi Calon Komisioner KPID Kalsel Kembali Dikocok Ulang

KESEPAKATAN antara pihak penggugat dan tergugat dalam polemik seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Selatan terjalin di Rumah Makan Banua, Jalan Pematang Gambut, Kabupaten Banjar, Sabtu (7/7/2018). Meski proses persidangan sudah berlangsung hampir 4 bulan, sejak April hingga sekarang, mediasi antara kedua belah bersengketa di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, ditempuh untuk kembali melakukan seleksi ulang calon anggota KPID Kalsel periode 2017-2020.

DARI pihak penggugat, Amanul Yakin Anang, Wawan Wiwaran, Guperan Sahyar Gani dan Marliayana didampingi kuasa hukumnya, Sugeng Aribowo bersama pihak tergugat dan turut tergugat, Ketua DPRD Kalsel Burhanuddin, Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPID Kalsel Sugian Noor Bach dan Arif Mukyar, Kabid Info Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalsel, Zainal Hakim serta perwakilan dari Biro Hukum Setdaprov Kalsel, membubuhkan tandatangan di atas surat akta damai.

Sedikitnya, ada lima poin kesepakatan yakni tergugat I Ketua DPRD Kalsel Burhanuddin bersedia membatalkan surat keputusan (SK) Nomor 36.1 Tahun 2017 tentang Persetujuan Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID Kalsel periode 2017-2022, tanggal 6 September 2017. Sedangkan, pihak tergugat II dan II dalam hal ini tim seleksi dan Pemprov Kalsel melaksanakan kesepakatan itu.

Kemudian, para tergugat bersedia melakukan seleksi ulang calon komisioner KPID Kalsel berdasar surat keputusan yang baru. Para penggugat dan tergugat sepakat mencabut perkara Nomor 07/Pdt.G/2018/PN.BJM dan menyatakan perkara selesai dengan dikuatkan akta perdamaian.

Alfamart 300×250

Kedua belah pihak yang meneken akta damai ini kemudian meminta majelis hakim PN Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ke dalam akta perdamaian. Terakhir, semua biaya perkara ditanggung bersama penggugat, tergugat dan turut tergugat selama proses persidangan di PN Banjarmasin.

“Insya Allah, Senin (9/7/2018), kami akan mengajukan akta perdamaian ini kepada majelis hakim PN Banjarmasin untuk mengeluarkan penetapan perkara gugatan ini dihentikan. Sebab, berdasar kesepakatan damai ini disepakati untuk melakukan seleksi ulang calon anggota komisioner KPID Provinsi Kalsel periode 2017-2022,” ucap kuasa hukum penggugat, Sugeng Aribowo saat dikontak jejakrekam.com, Sabtu (7/7/2018).

Dia memastikan perkara gugatan itu dihentikan di PN Banjarmasin menunggu ketetapan dari majelis hakim yang mengadilinya. “Yang pasti, dari akta damai ini telah disepakati bahwa akan dilakukan seleksi ulang komisioner KPID Kalsel,” tegas Sugeng.

Sementara itu, pihak penggugat, Marliayana mengakui objek gugatan perkara adalah mencabut SK Ketua DPRD Kalsel serta produk hukum lainnya, sehingga dengan adanya kesepakatan damai itu, proses seleksi ulang harus dijalankan pihak tergugat dan turut tergugat. “Insya Allah, Senin (9/7/2018), kami bersama-sama untuk mengajukan permohonan kepada majelis hakim PN Banjarmasin berdasar hasil kesepakatan yang dituangkan dalam akta damai,” imbuhnya.(jejakrekam)

 

Penulis DidI GS
Editor DidI GS
Anda mungkin juga berminat
Loading...

Sepakat Damai, Seleksi Calon Komisioner KPID Kalsel Kembali Dikocok Ulang