Foto : Dok Hamsyuri
APBD Kalimantan Selatan tahun 2018 ditetapkan mencapai Rp 5,7 triliun, jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya hanya Rp 5,4 triliun. Dalam postur APBD 2018, tergambar komponen belanja daerah mencapai Rp5,9 triliun, sehingga terjadi defisit dngan kemampuan pendapatan daerah mencapai Rp 190 miliar lebih.
SAAT ini, pelaksanaan anggaran APBD 2018 sudah memasuki semester II. Sembari menunggu laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) APBD 2017 rampung dibahas di DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), penyusunan RAPB Perubahan 2018 tengah digodok.
Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Provinsi Kalsel, Abdul Halim mengakui saat ini tengah disusun beberapa komponen untuk dimasukkan dalam Rancangan APBD Perubahan 2018.
“Tapi, semua itu menunggu LPPA APBD 2018 rampung dibahas. Baru dilanjutkan dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban program dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” ucap Abdul Halim kepada wartawan di Banjarbaru, Kamis (5/7/2018).
Hal itu penting, menurut Halim, untuk mengukur sejauhmana program yang belum terlaksana dan sudah bisa diselesaikan masing-masing SKPD di lingkup Pemprov Kalsel. “Nah, komponen itu penting dalam menyusun RAPBD 2018, terutama prognosis atau perkiraan program kerja enam bulan ke depan. Termasuk, realisasi pendapatan,” cetusnya.
Halim menegaskan pronogsis perkiraan pendapatan akan dirumuskan mana program yang tidak berjalan, sehingga bisa dialihkan ke program lain yang ada di SKPD Pemprov Kalsel. “Nanti, masalah ini akan dibahas Bappeda Kalsel bersama TPAD Kalsel. Jadi, saat ini, belum bisa diraba-raba berapa besaran anggaran yang disusun dalam RAPBD Perubahan 2018,” tegas Halim.
Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira pun mengingatkan agar seluruh SKPD di lingkup Pemprov Kalsel segera merampungkan draft yang digodok Bappeda Kalsel paling lambat 10 Juli 2018. “Karena masih berupa draft, tentu belum bisa diekspose. Namun, secara umu, RAPBD-Perubahan 2018 masih difokuskan ke sektor infrastruktur, pariwisata, kehutanan, pendidikan dan kesehatan,” kata Fajar.
Harapan porsi anggaran pendidikan bisa meningkat di APBD Perubahan 2018 disuarakan HM Yusuf Effendi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel mengaku sudah mengusulkan alokasi anggaran untuk menunjang pembangunan pendidikan di Kalsel. “Tentu saja, kami berharap semua program itu diakomodir dalam APBD Perubahan 2018,” imbuhnya.(jejakrekam)