Foto : Iman Satria
KEBIJAKAN pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Juli 2018 pukul 00 WIB, terutama BBM non subsidi seperti Pertamax Rp 8.900 menjadi Rp 9.500, Pertamax Turbo Rp 10.150 tergerek Rp 10.700, Dexlite Rp 8.100 menjadi Rp 9.000, Solar non PSO Rp 7.600 jadi Rp 7.800, dan Pertamina Dex Rp 10.100 jadi Rp 10.500, memicu reaksi.
TERCATAT, sekitar 10 mahasiswa yang tergabung dalamKesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banjarmasin menggelar aksi turun ke jalan, Jumat (6/7/2018). Aksi ini diwarnai dengan sindiran kepada Pertamina dan pemerintah pusat, melalui aksi mendorong sepeda motor sejauh 3 kilometer sebagai simbol tak mampu membeli BBM.
Massa bergerak dari Gedung Sultan Suriansyah, Jalan Brigjen H Hasan Basry menuju Rumah Banjar Gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat, melintasi Jalan S Parman dan Jalan R Suprapto. Aksi yang dikomando Ketua Umum KAMMI Banjarmasin, Muhammad Alfiansyah ini dengan long march, dibarengi poster berisi tuntutan agar pemerintah segera mencabut kebijakan tak berpihak itu.
“Kelangkaan BBM non subsidi di Kalsel masih marak, kok pemerintah menaikkan harga. Dalih mereka selalu melemahnya kurs Rupiah terhadap Dollar AS yang telah menyentuh level Rp 14.000 lebih. Padahal, ini bukti kegagalan pemerintah dalam mengelola perekonomian,” ucap Alfiansyah.
Ada lima tuntutan yang diusung KAMMI Banjarmasin. Mereka mengecm kebijakan pemerintah yang diam-diam menaikkan harga BBM, tanpa sosialisasi dulu kepada masyarakat. “Pemerintah harus menjamin ketersediaan BBM bersubsidi di seluruh SPBU yang ada di daerah,” ucap Alfiansyah.
Massa KAMMI juga mengecam Presiden Joko Widodo yang justru tak hadir, saat kenaikan harga BBM karena sibuk pencitraan politik jelang Pilres 2019. “Kami menuntut pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pokok rakyat, serta mengembalikan stabilitas nilar tukar Rupiah terhadap Dollar AS,” kata Aliansyah, yang menyerahkan surat tuntutan kepada perwakilan DPRD Kalsel.
Sayangnya, aksi orasi dan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalsel, tak ada satu pun anggota dewan yang terlihat. Mahasiswa hanya ditemui Kepala Bagian (Kabag) Persidangan Sekretariat DPRD Kalsel, M Zaini. Ia mengungkapkan saat ini seluruh wakil rakyat tengah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.
Aksi yang mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian ini diakhiri dengan penandatangan kesepakatan bahwa KAMMI Banjarmasin akan kembali menggelar unjuk rasa pada Senin (9/7/2018) mendatang. Mereka menuntut untuk berdialog dengan anggota DPRD Kalsel agar aspirasinya bisa disampaikan ke pemerintah pusat di Jakarta.(jejakrekam)