Foto : Istimewa
PENERAPAN kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018-2019, justru membuat resah para pengelola SMP swasta di Banjarmasin. Institusi pendidikan yang dikelola pihak swasta khawatir dengan sistem zonasi, sekolah swasta yang jadi opsi terakhir pilihan terancam bakal kekurangan siswa baru.
KETUA Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan (PPLP) Banjarmasin, H Dahri mengungkapkan telah mendiskusikan permasalahan ini bersama Walikota Ibnu Sina di Rumah Dinas Walikota Banjarmasin, Kompleks Dharma Praja, Jalan A Yani Km 5, Rabu (27/6/2018).
“Pemerintah itu semestinya harus melihat sekolah-sekolah swasta yang kekurangan murid akibat sistem ini. Sebab, kami menemukan ada sekolah negeri yang masih menerima sampai melebihi ketentuan Dinas Pendidikan Banjarmasin,” ucap H Dahri kepada wartawan.
Mantan anggota DPRD Kalsel ini menyebut apa yang dialami SMP PGRI 4 dan SMP PGRI 2 Banjarmasin, pada tahun ajaran 2017-2018 lalu, tak ada satu siswa pun yang mendaftarkan ke dua sekolah itu. “Makanya, sekolah negari itu jangan sampai over kapasitas. Apalagi, sudah ada aturan PPDB,” kata Dahri.
Menanggapi aspirasi pengelola sekolah, Walikota Ibnu Sina pun meminta seluruh pihak terkait untuk mengawasi proses PPDB 2018, baik di sekolah negeri maupun swasta. “Termasuk, pihak DPRD Banjarmasin harus aktif dalam pengawasannya. Jika terbukti melanggar aturan melebihi kapasitas atau kuota di sekolah negeri, Pemkot Banjarmasin siap menindaklanjutinya,” ucap Ibnu Sina.
Mantan Ketua DPW PKS Kalsel ini memastikan jika terbukti ada sekolah negeri melebihi jatah kursi yang disediakan, bisa ditegur hingga dikenakan sanksi tegas. “Makanya, saya mengajak perlu pengawasan ketat dalam proses PPDB 2018,” tegas Ibnu Sina.
Untuk diketahui, proses penerimaan siswa baru di SMA atau SMK negeri akan berlangsung pada 25-27 Juni 2018. Kemudian dilanjutkan PPDB untuk siswa baru SMP negeri, dimulai pada 2-4 Juli 2018 mendatang. Sementara, untuk PPDB 2018 bagi siswa SD berlangsung pada 25-27 Juli 2018 lalu.(jejakrekam)