Foto : Dokumentasi
GAGAL menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024, Kalimantan Selatan harus merelakan impian pupus, setelah Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara (Sumut) dipastikan akan jadi penyelenggara even empat tahunan itu.
DEMI mengejar impian Gubernur Sahbirin Noor, dalam APBD Kalimantan Selatan dengan sistem tahun jamak disiapkan dana jumbo sebesar Rp 150 miliar di APBD 2017 untuk penyiapan lahan seluas 200 hektare bagi pembangunan sport center di Cempaka, Banjarbaru.
Begitu gagal, Fraksi PDIP DPRD Kalsel pun mendesak agar segera dievaluasi penganggaran kelanjutan pembangunan sport center dalam APBD. Bagi juru bicara Fraksi PDIP, Syafruddin H Maming, masih banyak skala prioritas yang jauh penting dibandingkan membangun sport center.
“Banyak prioritas pembangunan yang lebih membutuhkan anggaran dibandingkan membangun sport center,” ucap Syafruddin H Maming, saat membacakan pandangan umum FPDIP atas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2017, dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Senin (25/6/2018).
Usai rapat paripurna, Syafrudin H Maming mengatakan untuk penganggaran pembangunan sport center dilakukan dalam dua tahun APBD, yakni APBD 2017 dan APBD 2018.
“Nah, begitu Kalsel gagal jadi tuan rumah PON 2024, sebaiknya anggaran yang ada itu dievaluasi. Jika sudah dianggarkan, tentu tak jadi masalah, tapi kalau belum dianggarkan, lebih baik dikembalikan jadi dana Silpa APBD,” ucap Cuncung, sapaan karibnya.
Bagi dia, Kalsel masih membutuhkan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, sehingga dalam skala prioritas maka sport center bukan lagi termasuk di dalamnya. “Buktinya Kalsel gagal jadi tuan rumah PON 2024. Ini pendapat fraksi kami, tidak tahu fraksi lain dan komisi lain,” tandasnya.
Mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, lagi-lagi Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov Kalsel Siswansyah enggan berkomentar. Menurutnya, masalah anggaran adalah urusan teknik yang ditangani Bappeda Kalsel dan Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Kalsel. “Masalah sport center itu merupakan kebijakan mendasar waktu itu, karena Kalsel merencanakan diri sebagai tuan rumah PON 2024,” katanya.
Lempar tanggapan juga disuarakan Aminuddin Latif. Kepala Bakeuda Provinsi Kalsel ini berdalih masalah evaluasi anggaran yang paling tepat adalah Bappeda Kalsel menjawabnya. “Intinya, penganggaran itu merupakan persetujuan kepala daerah dan DPRD, ya seperti KUA-PPAS yang didalamnya ada nota kesepakatan. Jadi, tentu harus dibahas bersama antara Pemprov dan DPRD Kalsel,” pungkasnya.(jejakrekam)