ACT

Senjakala Dunia Perguruan Tinggi: Antara Libido Kekuasaan dan Sontoloyoisme Intelektual

Oleh : Muhammad Uhaib As'ad

0 1.139

HIRUK pikuk perpolitikan menjelang ritual Pilkada 2018 di negeri ini semakin memanas. Memanasnya dunia perpolitikan setiap menjelang pemilihan calon anggota legislatif, Pilkada, Pilgug, dan Pilpres tidak aneh dan tidak lucu sebab dunia perpolitikan di negeri ini pasca rezim Soeharto memang sarat dengan keanehan dan kelucuan.

DI TENGAH keanehan dan kelucuan yang sarat degelan itu, di mata publik semua itu sudah dianggap biasa bisa saja dan tidak menarik lagi karena publik sudah faham bahwa semuanya hanyalah dagelan dan jualan “kecap politik” yang sudah membosankan walau pun dalam kemasan diksi kata yang seksi.

Bagi sebagaian warga, yang menarik adalah ketika diksi kata berubah menjadi diksi material berupa uang dan sembako sebagai intrumen mobilisasi dan membutakan hati nurani politik dan terperangkap dalam pragmatisme politik instant. Perilaku politik seperti ini telah terstruktur dalam jagat perpolitikan di era sontoloyo demokrasi.

Istilah sontoloyo demokrasi tidak akan akan pernah pernah ditemukan dalam literatur politik. Dalam literatur politik hanya ditemukan istilah demokrasi prosedural seperti ditulis Willian Case (2006), kekuasaan predator (Vedi R Hadiz, 2011), dan istilah oligarki dari Jeffery Winters (2011) untuk menggambarkan situasi politik di Indonesia pasca pemerintahan Soeharto.

Selain itu, daftar istilah yang tidak kalah populernya sekedar menggambarkan kapitalisasi di negeri ini adalah politik uang (money politics), jual beli suara (vote buying) dan patronase politik, telah menjadi konsep dan teori yang digunakan para peneliti dan studi politik mengenai demokrasi saat ini.

Mengapa perpolitikan saat ini semakin menarik bagi para peneliti asing, khususnya mengenai proses demokrasi yang semakin leberal di pragmented society? Salah satunya adalah bahwa perkembangan demokrasi yang sangat dinamis tapi juga diiringi oleh maraknya praktik korupsi dan penyakit demokrasi lainnya seperti bangkitnya politik famili dan patronase politik.

Saya akan menggunakan diskripsi singkat di atas ini untuk melihat fenomena carut marutnya pemilihan pempinan perguruan tinggi atau rektor yang terjadi di berbagai perguruan tinggi di daerah dan tidak terkuali pemilihar rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Hiruk pikuk kekacauan pemilihan pimpinan universitas yang terjadi di beberapa daerah telah merefleksikan perilaku paradoks dan anomali intelektual.

Secara sadar atau setengah sadar, perilaku sontoloyoisme ini adalah dampak kesakitan jiwa bangsa ini yang telah terstruktur dalam memori kolektif karena adanya dorongan libido kekuasaan. Libido kekuasaan ini telah melahirkan keliaran perilaku dan akan menggunakan semua instrumen dan resources yang dimiliki masing-masing aktor.

Masing-masing aktor akan menggunakan resources yang dimiliki untuk melakukan persekongkolan atau deal-deal politik dan deal-deal posisi jabatan akademik dengan cara pradatoris. Tidak hanya itu, libido kekuasaan akan membutaka  hati nurani intelektual demi meraih kekuasaan atau posisi yang begensi itu walaupun harus menjadi “pelacur intelektual”.

Padahal, apa yang pernah ditulis oleh sosiolog dan cendikiawan Muslim, Ali Syariati, dalam bukunya Tugas Cendiawan Muslim, bahwa tugas seorang cendikiawan harus berpihak kepada kebenaran, sebagai pembebas (liberation), dan menjalankan fungsi-fungsi kenabian (profetik). Caruk marutnya pemilihan pimpinan perguruan tinggi di beberapa daerah rupanya telah terpapar virus ritual Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang diwarnai oleh politik persekongkolan, permainan politik uang, feodalisme akademik yang memalukan.

Sejatinya dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi menjadi lokomotif transformasi dan menjadi the guiding of ethics and morality tapi justru terperangkap dalam belantara libido kekuasaan yang menghalal cara seperti yang kita amati dalam beberapa waktu terakhir ini.

Dan, sejatinya lagi, seorang akademisi menjadi intellectul generic seperti yang pernah dikemukan Professor Ali Syariati. Dunia pendidikan sejatinya menjadi arena membangun human being (memanusiakan manusia), demikian kata Poulo Praere, pemikir dari Brazil.

Di negeri ini, dunia pendidikan semakain berwatak kapitalistik. Oleh karena itu tidak mengherankan perilaku kapitalisme itu semakin tampak telanjang oleh para penguasa kampus. Antara lain pengaturan mata kuliah dan bimbingan sangat ditentukan oleh para penguasa fakultas dan lainnya. Kemegahan sebuah kampus belum tentu merefleksikan sebuah kualitas akademik. Celakanya, bila pimpinan perguruan tinggi bermental cari proyek atau rent-seeking behavior dan pengaturan pengadaan barang yang bernuansa kolusif. Inikah yang disebut black market of academic atau senjakala dunia pendidikan.

Tulisan ini tidak dalam posisi menjustifikasi, namun sebagai seorang akademisi bila mencermati fenomena carut marutnya pemilihan pimpinan perguruanh tinggi yang terjadi di beberapa daerah telah mengundang keprihatinan kita semua.

Di saat menjelang pesta Pilkada Serentak 2018, aroma bau busuk nampak telah menggerogoti juga dunia perguruan tinggi yang dalam perebutan kekuasaan intervensi kapital dan modus modus lainnya juga telah mewarnai pasar dunia akademik.(jejakrekam)

Penulis adalah Direktur Lembaga Studi Politik dan Kebijakan Publik dan Pengajar S2 MAP Universitas Islam Kalimantan/Uniska Banjarmasin

 

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.