Kepala Inspektorat Banjarmasin : Ombudsman Kalsel Salah Membaca Aturan

PEMBENTUKAN tim pemeriksa dinilai Ombudsman RI Perwakilan Kalsel bisa mengacu dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ombudsman pun mendesak Walikota Banjarmasin Ibnu Sina untuk mengevaluasi tim pemeriksa, karena pangkat tim pemeriksa berada di bawah terperiksa dalam hal Hamli Kursani sebagai jabatan Sekdakot Banjarmasin.

DALAM jumpa pers di Balai Kota, Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin James Fudhoil Yamin menjelaskan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terutama pasal 380 ayat (1) telah disebutkan bahwa bupati/walikota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota.

Kemudian, menurut dia, pada Pasal 380 ayat (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.

Lantas, siapa yang dimaksud perangkat daerah itu? Fudhoil menjawab, bahwa perangkat itu dimulai dari sekretariat daerah, sekretariat dewan, kepala badan, kepala dinas dan seterusnya yang berada di bawah kewenangan pengawasan dari bupati/walikota di masing-masing daerah.

Bahkan, menurut Fudhoil,  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, khususnya Pasal 26 menyatakan bahwa pemeriksaan internal dilakukan oleh aparatur pengawasan internal pemerintah.

“Dalam hal in, pejabat pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran administrasi adalah bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. Maka, pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi. Jadi, yang diperiksa oleh inspektorat provinsi itu terbatas, dimitatif yang ditentukan oleh UU itu hanya bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota,”  papar mantan Kajari Banjarbaru ini.

Kemudian, menurut dia, Ombudsman Kalsel juga menyinggung peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 21 Tahun 2010 terkait ketentuan pelaksanaan Pemerintah Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dari aturan tersebut terbaca di huruf (c), bahwa pemeriksaan persyaratan untuk menjadi tim pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan lebih rendah dari ASN yang diperiksa.

“Artinya aturan yang saya sampaikan tadi sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemeriksaan, maka surat keputusan dari Walikota Banjarmasin ini tentu dinyatakan sah,” tegas Fudhoil.

Mantan Asisten Pembinaan Kejati Kalsel ini menilai surat yang dikirimkan Ombudsman tidak ada satu pun menyebut pendapat-pendapat mengenai kewenangan inspektorat. Tiba-tiba, menurut dia, dalam surat itu disebutkan agar mengevaluasi tim pemeriksa, karena pangkat tim pemeriksa berada di bawah ASN terperiksa.

“Dari hal tersebut, bisa saya simpulkan bahwa ini adalah tindakan Ombudsman yang memihak, sikap yang apreori dan melanggar prinsip nondiskriminasi,” cetus Fudhoil.

Menurutnya, semua pemeriksaan dilakukan Inspektorat Kota Banjarmasin sudah memenuhi aturan. Apalagi, pemeriksaan terhadap Sekdakot Banjarmasin non aktif Hamli Kursani merupakan instruksi kewenangan Pemkot Banjarmasin. “Kalau dalam sistem kepangkatan tentu saja Hamli Kursani lebih tinggi. Tapi persepsinya, Ombudsman ini salah dalam membaca aturan,” kata Fudhoil.

Bagi dia , dalam aturan persyaratan untuk menjadi tim pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan lebih rendah dari ASN terperiksa. Fudhoil menganggap sebagai institusi besar seperti Ombudsman semestinya lebih teliti dan tidak salah dalam menerjemahkan kata ‘atau’.

“Atau itu artinya pilihan alternatif. Artinya bila pangkatnya tidak ada yang lebih tinggi, maka jabatan pemeriksa harus lebih tinggi,” katanya.

Hamli Kursani, sebut Fudhoil, diberhentikan sementara dari jabatannya pada 10 April 2018. Pada saat itu, yang bersangkutan berposisi sebagai staf biasa dan tidak lagi menjabat Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, karena sudah diberhentikan jabatannya sementara.  Kemudian, pada 16 April 2018 dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat yang dikepalai James Fudhoil Yamin dengan pangkat eselon II.

“Saya punya jabatan Inspektur Golongan Eselon II. Yang saya periksa adalah staf. Nah, itu kesalahannya  Ombudsman Kalsel. Loh kok saya dibilang tak punya kewenangan,” pungkasnya.(jejakrekam)

Penulis Arpawi
Editor Didi G Sanusi