Foto : Arpawi
ANGGOTA DPRD Kalsel Puar Junaidi menyayangkan seringnya Walikota Banjarmasin Ibnu Sina bepergian ke luar daerah, termasuk keluar negeri, yang beberapa kali memboyong keluarganya.
PUAR meminta aparat berwenang melakukan penyelidikan terkait dugaan penggunaan anggaran daerah. Sebab, kalau menurut penghitungan, gaji walikota tidak memiliki kemampuan.
“Kalau digunakan uangnya untuk bepergian ke luar negeri terus, berapa banyak biaya yang dihabiskan? Termasuk seringkalinya berangkat umrah. Ini perlu ditindaklanjuti secara tegas oleh aparat penegak hukum,” katanya.
Menurutnya, Banjarmasin masih membutuhkan banyak dana untuk pembangunan, misalnya untuk infrastruktur jalan dan ruang kelas bagi beberapa sekolah.
Ia juga meminta agar permasalahan PDAM Bandarmasih, ditindaklanjuti secara tegas oleh aparat penegak hukum. Pasalnya, ada beberapa hal yang didengarnya bahwa dana insentif yang diperkirakan mencapai Rp 1 miliar, yang semestinya diterima mantan Direktur Utama PDAM Muslih, malah disumbangkan.
“Ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi seorang pegawai negeri dengan dana cukup besar itu disumbangkan. Ini tentunya perlu diselidiki. Saya yang bekerja sekian tahun di DPRD saja, belum mampu terkumpul dengan dana sebanyak itu,” ucapnya.
Kemudian, terkait masalah hilangnya Fahri Wardhana sebelum mendatangi KPK, juga menurut Koordinator Wilayah DPD Partai Golkar Kalsel ini, menimbulkan banyak pertanyaan. “Siapa yang perintahkan dia untuk bersembunyi? Ini tentu perlu diselidiki,” katanya.
Menurutnya, banyak hal yang perlu diselidiki karena banyak yang belum terangkat ke permukaan, termasuk kontrak-kontrak yang ada di PDAM.
“Kita berharap aparat penegak hukum menuntaskan kasus PDAM ini sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi terkait lontaran yang dilayangkan mantan koleganya di DPRD Kalsel itu, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina memilih bungkam.(jejakrekam)