Foto : Istimewa
AKSI penolakan aktivitas pertambangan batubara di Pulau Laut kembali digelorakan warga Kotabaru. Mereka pun mengumpulkan aksi tanda tangan untuk menolak industri eksploitasi sumber daya alam (SDA). Tercatat ada 11 ribu tanda tangan warga yang menyatakan penolakannya.
DALAM jumpa pers, Selasa (22/5/2018) di Kotabaru, Sekretaris Apdesi Kotabaru, Awaluddin mengatkaan tanda tangan yang berjumlah 11 ribu itu terkumpul hanya butuh waktu dua hari.
“Mereka tanda tangan mayoritas yang tinggal di daerah yang nanti akan terdampak tambang,” ujar Awaluddin. Ia menjelaskan warga dengan kesadaran sendiri menyatakan sikap secara tertulis. “Karena sebenarnya kami itu sudah sejak lama menolak tambang. Sebelum Paman Birin (Sahbirin Noor) jadi Gubernur Kalsel,” cetus Awal-sapaan akrabnya.
Selain pengurus desa, juga hadir aktivis dan Organisasi Nelayan dan Pedagang Ikan (OPIN) Kotabaru. Menurut Sekretaris OPIN Kotabaru, Syahriansyah dirinya dan beberapa teman yang sekarang keras menyuarakan penolakan tambang, sudah seperti sejak lama.
“Kami sudah begini dari dulu. Mulai tambang ilegal tahun 1998 dan terbit izin tambang tahun 2010, sampai sekarang kami tetap menolak. Saksi dan rekam jejaknya masih ada,” ujar Syahriansyah.
Ia menegaskan masyarakat Pulau Laut, mayoritas menolak tambang. Buktinya, menurut dia, sudah tiga bupati terpilih yang menang, semuanya waktu kampanye mengatakan menolak tambang Pulau Laut.
Menurut Syahriansyah, 11 ribu tanda tangan warga ini merupakan bukti bahwa warga menang tidak mau Pulau Laut dikeruk jadi berlubang. “Tanda tangan itu nanti dikumpulkan dan dibuatkan akta notaris,” katanya, seraya memamerkan bukti tanda tangan.
“Ini semua ada KTP-nya. Jadi asli. Bahkan, KTP bukan kami fotokopi tapi kami jepret langsung KTP-nya, jadi tidak ada rekayasa,” cetus Syahransyah lagi.
Sementara itu, Ketua LSM Akgus Kotabaru, Bang Tungku mengaku sudah melaporkan masalah perizinan tambang Pulau Laut ke Satgas Mafia Tambang di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Jadi kami bukan baru-baru ini. Kami sudah sejak tahun 2000-an berjuang membebaskan Pulau Laut dari praktik pertambangan batubara atau bijih besi yang akan merusak,” kata Bang Tungku.(jejakrekam)