Foto : Kabar Tangsel
ADA yang menarik, ketika Kapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Rachmat Mulyana secara terbuka dalam sambutannya mengeritik sekaligus menyesalkan ketidakhadiran Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dalam acara pemusnahan 2,4 kilogram sabu, bersama 744 butir ekstasi, 1.102 botol miras oplosan, 10.165 botol miras pabrikan, 4.152 liter tuak, 309 botol arak, serta 2.341 botol minuman berbahaya lainnya, dengan jumlah tersangka 486 orang di Banjarbaru, Rabu (16/5/2018).
SEPERTI dirilis salah satu media online lokal di Kalimantan Selatan, jenderal bintang satu ini seperti ‘menyerang’ seorang Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin karena absen dalam acara pemusnahan barang bukti cukup besar, yang dihadiri segenap petinggi di Bumi Antasari.
Saya sendiri sebetulnya agak terkejut dengan komentar yang kabarnya merupakan sambutan resmi seorang jenderal bintang satu di Mapolda Kalsel ini. Apalagi, kabarnya, saat itu Gubernur Kalsel yang dikenal dengan sebutan Paman Birin ini hanya mengutus perwakilan saja, ketika masing-masing instasi hadir dalam acara pemusnahan barang bukti itu.
Jika pun ada komentar yang mencuat, sudah sepatutnya tak perlu emosional apalagi berlebihan. Malah, sebuah tindakan yang bijak patut diutamakan agar menjadi contoh bagi publik. Bagaimana pun, masing-masing pemimpin di daerah itu memiliki tugas, pokok dan fungsi yang berbeda. Satu sama lain idealnya adalah saling melengkapi dan mendukung. Nah, jika terjadi perbedaan pendapat, misalkan, tak patut diungkap di hadapan publik secara terbuka. Sebab, ada mekanisme Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) yang bisa dijadikan ajang atau sarana untuk saling sumbang saran atau pendapat, termasuk mengeritik antar kepala daerah, tentu saja.
Pemusnahan barang bukti narkoba hanya salah satu elemen dari rentetan peristiwa hukum. Oleh karenanya, jangan dalam memimpin satu institusi hanya menggunakan rasa semata-mata. Apalagi, jika hanya ketidakhadiran dalam seremoni pemusnahan barbuk itu hanya sebuah simbol, terpenting adalah aksi nyata.
Saya sendiri juga mendapat informasi dari Rumah Banjar bahwa sang kapolda juga sering tak hadir ketika diundang dalam rapat paripurna DPRD Kalsel. Toh, para wakil rakyat di DPRD Kalsel juga tak mencak-mencak. Yang jelas, kalau kita amati Paman Birin dalam setiap momentum, termasuk dalam pidatonya selalu menekankan pentingnya memberantas dan melawan narkoba yang sungguh berbahaya. Semua generasi, khususnya lagi generasi muda harus bisa dihindarkan sedemikian rupa agar tak terjerumus.
Sebagai warga sipil Kalimantan Selatan, tentu saya berharap alangkah baiknya jika semua elemen pemimpin daerha ini bergandeng tangan dalam pemberantasan naroba. Tentu saja, bisa dimulai dari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim yang bersinergis dalam mengambil keputusan untuk penghukuman terhadap para pemakai, pengedar, apalagi bandar besar yang jelas-jelas merugikan dan mengancam kehilangan satu generasi di Kalsel, akibat narkoba.
Saya juga menyarankan agar aparat penegak hukum juga harus menginstropeksi ke dalam. Tidak malah justru mengumbar seolah-olah orang lain tidak peduli terhadap narkoba. Apalagi, yang ‘diserang’ adalah pemimpin tertinggi di daerah ini, hanya karena mewakilikan kehadirannya kepada orang yang ditunjuk dalam sebuah seremoni pemusnahan barang bukti perkara dari ungkapan aparat penegak hukum.
Teringat pepatah lama mengatakan jangan lihat siapa yang bicara, tapi dengarkanlah apa yang dibicarakannya. Janganlah melihat siapa yang mewakili, tapi lihatlah siapa yang diwakilkannya. Oleh karena ini, dalam momentum bulan suci Ramadhan 1439 Hijriyah yang penuh berkah ini sudah sepatutnya kita lebih mengedepankan rasa kebersamaan untuk memberantas narkoba.
Bagaimana pun, Kalsel sudah termasuk daerah yang angka kasus narkobanya sangat tinggi. Apalagi, dengan begitu besarnya barang bukti narkoba bukti dari sebuah kejahatan yang terorganisir baik berskala lokal, regional, nasional maupun internasional. Sebagai warga Kalsel, saya tentu mendukung segala upaya pemberantasan narkoba, agar bisa menyelematkan generasi kita, tanpa harus tercoreng akibat ‘persinggungan’ dua petinggi daerah yang sebetulnya bisa diselesaikan lewat forum yang bernama Forkompinda itu.(jejakrekam)
=
Penulis adalah Mantan Anggota DPRD Kalsel
Putra Tokoh Pers Kalsel/Mantan Anggota DPR RI Anang Adenansi