Foto : Ipik Gandamana
DATA yang tak sinkron milik PT Pertamina Kalimantan Selatan dengan Hiswanamigas Kalsel, terungkap soal berapa besar kuota premium (bensin), pertaline dan pertamax hingga solar yang beredar di Kalimantan Selatan per tahun.
CECARAN ini dilontarkan anggota Komisi III DPRD Kalsel HM Rosehan Noor Bachri saat meminta agar Sales Executive Retail Pertamina Kalsel, Endo Eko Satriyo, yang hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Hiswanamigas, perwakilan mahasiswa dari Aliansi BEM se-Kalse di ruang rapat Komis III DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (17/5/2018).
Mantan Wakil Gubernur Kalsel ini curiga dengan kelangkaan bensin atau BBM bersubsidi yang berlangsung cukup lama di Banua. Bagi politisi PDIP ini, jika Pertamina memiliki data riil tentu akan diketahui aliran distribusi BBM tersebut.
Sayangnya, perwakilan Pertamina Kalsel tak bisa menjawab. Mereka berdalih hanya memegang data jatah kuota BBM per minggu, bukan per tahun. Versi Pertamina, suplai BBM yang dikirim ke Terminal Depot Pertamina Banjarmasin menyesuaikan kapasitas tangki. Nah, jika premium yang diangkut dalam kapal tangki hanya 7.000 kiloliter, berarti kapal yang menyandar di bawah angka tersebut.
Pertamina juga menjelaskan rata-rata dalam satu minggu, ada dua kapal tangki yang merapat ke Banjarmasin sebanyak 2.700 kiloliter. Sedangkan, kapal pengangkut premium ke Kotabaru sebanyak 2.200 kiloliter.
Tiap hari Pertamina mendrop 800 hingga 1.000 kiloliter premium ke SPBU. Jumlah ini pun diakui masih kurang untuk memenuhi permintaan warga Kalsel. “Kami pun menambah kapal tangki dengan kapasitas 10.000 kiloliter untuk ketahanan stok,” kata perwakilan BO Pertamina Banjarmasin.
Senada itu, Sales Executive Retail Pertamina Kalsel, Endo Eko Satriyo menjawab pengurangan kuota premium 30 ribu kiloliter itu merupakan keputusan dari pemerintah melalui regulator BPH Migas.
“Kami hanya menjalankan instruksi dari Pertamina Pusat. Kami tak melakukan pengendalian dan menguranginya. Kami tetap memenuhi kebutuhan premium di masyarakat,” ucapnya.
Lagi-lagi Endo pun berkilah tak membeberkan data operasional, karena hanya melayani penjualan BBM.
Tak sinkronnya data itu juga jadi sorotan Syafruddin H Maming. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel ini juga membandingkan data dari Kementerian ESDM justru tak sebangun dengan Pertamina Kalsel.
“Contohnya, Hiswanamigas Kalsel menyatakan ada 110 SPBU di Kalsel. Pertamina hanya menyebut 109 SPBU. Mana yang valid? Kami minta Pertamina segera mengenakan sanksi bagi SPBU yang disinyalir nakal terutama saat terjadi kelangkaan premium seperti sekarang,” tandas legislator PDI Perjuangan ini.(jejakrekam)