15 Persen Warga yang Belum Terdaftar Jadi Pemilih Pemilu 2019 Harus Dituntaskan

0

PENYAMPAIAN hasil verifikasi administrasi analis dukungan para bakal calon senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Kalimantan Selatan dikabarkan menghasilkan hanya 11 orang yang memenuhi syarat minimal dukungan 2.000 e-KTP untuk berlaga di Pemilu 2019 mendatang.

MESKI begitu, KPUD Kalimantan Selatan sesuai koridor memberi waktu dalam masa perbaikan berkas syarat dukungan bagi 13 bakal calon yang terkorting dengan durasi 14-20 Mei 2018 mendatang. Hasil verifikasi ini berdasar hasil pengecekan KPUD kabupaten dan kota. Hingga kembali pada tahap kedua, 21-24 Mei 2018 diverifikasi ulang kembali di lapangan.

Syaifullah Tamliha, anggota Komisi I DPR RI yang turut berlaga dalam perebutan empat kursi DPD RI dapil Kalimantan Selatan pun syarat dukungan yang diserahkan mencapai 3.637 salinan harus terpangkas menjadi 3.181 buah. Jumlah itu dianggap telah memenuhi syarat administrasi sebagai modal bagi politisi PPP ini maju sebagai calon senator di Pemilu 2019, dengan sebaran 11 kabupaten dan dua kota di Kalimantan Selatan.

Kepada jejakrekam.com, Minggu (13/5/2018), Syaifullah Tamliha berharap agar pihak penyelenggara Pemilu 2019 yakni DPR/DPD RI, pemerintah, KPU  dan Bawaslu untuk memastikan 15 persen yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dievaluasi.

“Mereka ini harus diakomodir dalam daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Sebab, dalam amanat peraturan perundang-undangan, setiap WNI yang memiliki hak pilih mesti terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2019 mendatang,” kata mantan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini.

Sementara itu, mantan anggota DPD RI Adhariani pun hakkul yakin bisa kembali berlaga dan merebut satu kursi senator dapil Kalimantan Selatan dalam Pemilu 2019 nanti. “Ya, pengalaman dalam Pemilu 2009 menjadi hal yang penting dalam menatap Pemilu 2019. Apalagi, saya juga masih memiliki basis massa pendukung,” kata mantan anggota DPRD Kalsel asal FPAN ini.

Sedangkan, Soegeng Soesanto pun yakin massa pemilih khususnya di Banjarbaru bisa kembali digenjot. Apalagi, menurut dia, dirinya pernah berpengalaman menjadi calon Wakil Walikota Banjarbaru pada Pilkada 2015 lalu yang cukup meraup banyak suara.

“Saya juga sekarang aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalsel sebagai wakil ketua. Jadi, saya maju ke DPD RI ini termasuk untuk memperjuangkan nasib para petani,” kata Ketua DPD PAN Banjarbaru ini

Terpisah, pengamat politik FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Taufik Arbain mengungkapkan 60 peren dari 24 bakal calon DPD RI itu merupakan kelompok petarung politik, yakni calon petahana, politisi andal, dan mantan pejabat. “Bukan tidak mungkin komposisi DPD RI asal Kalsel hasil Pemilu 2019 nanti dari kalangan bangsawan dan habaib harus berbagi dengan mantan pejabat,” ucap Taufik.

Kandidat doktor UGM Yogyakarta ini mengakui aspek emosional cukup dominan dalam mempengaruhi pilihan dibandingkan rasionalitas. “Yang pasti, dalam Pemilu 2019 ini, rakyat Kalsel dihadirkan banyak figur yang mumpuni,” imbuhnya..(jejakrekam)

 

 

Penulis Didi GS
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.