Foto : Humpro HSS
DEBAT terbuka antara dua pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) berlangsung di Pendopo Kabupaten di Kandangan, Rabu (9/5/2018) menjadi ajang unjuk diri pamungkas bagi calon petahana Achmad Fikry-Syamsuri Arsyad dan penantangnya, HM Najamuddin-HM Ridha. Debat yang menyajikan adu visi-misi dan program kerja bertajuk Hulu Sungai Selatan yang Maju, Serasi dan Sejahtera, cukup menyita perhatian publik.
SISI debat yang menarik adalah ketika para penelis yang merumuskan pertanyaan debat seperti guru besar Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof DR Lutfi Fatah, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM Prof DR Alim Bachri dan guru besar UIN Antasari, Prof Fauzie Aseri menitikberatkan ciri khas Kabupaten HSS yang dikenal daerah religius dan berbasis agraris atau pertanian. Dipandu akademisi FISIP ULM, Dr Andi Tenri Sompa, kedua pasangan nomor urut 1 dan 2 tampak saling serang terhadap program yang ditawarkan kepada masyarakat HSS.
Seperti Prof Lutfi yang juga Dekan Fakultas Pertanian menyorot rendahnya tingkat pendidikan warga HSS, tercatat 36 persen masih berpendidikan SD serta mayoritas berprofesi sebagai petani. Nah, duet Najamuddin-Ridha menjawab akan meningkatkan pelatihan serta menciptakan petani berdasi, serta investasi di bidang pertanian modern. “Kami juga memberi stimulant dengan program bibit, pupuk dan obat-obatan gratis untuk pertanian,” ucap Najamuddin yang akrab disapa Nanang Buya ini.
Berbeda dengan Fikry-Syamsuri Arsyad justru menjawab dalam kepemimpinannya periode pertama, justru telah terjadi peningkatan angka partisipasi pendidikan baik angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) yang meningkat tajam, bahkan lebih tinggi dibanding Kalsel dengan kisaran 7,68 berbanding 7,05 se-Kalsel. “Untuk pertanian, kami aktifkan kelompok tani, penyuluh pertanian pemerintah maupun swadaya, serta bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) petani dan teknologi pertanian,” cetus Fikry.
Sementara itu, mantan Rektor UIN Antasari Prof DR Fauzie Aseri juga menyorot soal gelar HSS yang merupakan daerah agamis. Sementara, untuk taman kanak-kanak atau raudatul athfal (RA) disorot Fauzi Aseri justru di HSS yang milik pemerintah hanya 4 buah, selebihnya 150 buah dikelola masyarakat.
“Jadi, para calon kepala daerah harus bisa menjawab langkah terukur dan strategis menyangkut pendidikan usia dini bagi generasi Kabupaten HSS,” cecar Fauzie.
Kedua pasangan calon pun mengambil pilihan berbeda. Calon petahan, Achmad Fikry dan diperkuat Syamsuri Arsyad mengatakan telah menyusun secara matang program untuk memperkuat pendidikan usia dini dan pondok pesantren di HSS. Termasuk, menggandeng para kalangan mampu untuk membantu pendidikan. “Kami juga segera membangun Islamic Center di Kandangan sebagai pusat kebudayaan dan pengembangan Islam di HSS,” tegas Fikry.
Sedangkan, Najamuddin dan Ridha mengatakan pendidikan akhlak dan agama akan ditingkatkan dengan menambahnya dalam jam pelajaran di sekolah. Keduanya berpendapat HSS harus tetap dijaga sebagai daerah lumbungnya ulama dan religiusnya.
Yang menarik adalah ketika Prof Alim Bachri mengungkap soal rasio gini dan penyumbang PDRB HSS dari sektor pertanian. Wakil Rektor Bidang Akademik ULM ini menegaskan harus bisa dijawab lewat program yang nyata dari kedua kandidat pemimpin HSS ke depan. Versi Najamuddin-Ridha adalah menumbuhkan investasi, serta menggenjot industri rumah tangga. Sedangkan, lain lagi Fikry-Syamsuri mengatakan ingin menciptakan pengusaha-pengusaha baru di HSS, serta memanfaatkan bonus demografi menjadi sebuah potensi bagi pengembangan usaha. Hingga puncaknya, kedua pasangan calon itu saling serang program kerja jelang penutupan debat terbuka pamungkas tersebut.
Ketua KPUD HSS Imron Rosadi mengakui debat antar kandidat ini hanya sekali digelar dan menjadi pamungkas. “Jadi, debat yang digelar hanya sekali. Untuk kampanye rapat umum, usai debat ini kami silakan kepada kedua pasangan calon, terpenting melaporkan hal itu kepada KPUD dan Panwaslu HSS,” tegas Imron Rosadi kepada jejakrekam.com.
Untuk dugaan pelanggaran selama masa kampanye, Imron mengakui belum ada tembusan dari Panwaslu HSS. “Mungkin, karena pelanggaran bersifat pidana pemilu langsung ditangani Sentra Gakkumdu. Yang pasti, untuk masa kampanye akan berakhir pada 24 Juni 2018 mendatang,” tandasnya.(jejakrekam)