Foto : Ahmad Husaini
PENUNJUKAN Yanti Lamando alias Lina sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW Partai Berkaya Kalimantan Selatan dipatok hanya berlaku selama dua bulan. Dalam tugasnya, Yanti Lamando diminta untuk mempersiapkan rapat pimpinan wilayah (rapimwil) atau sejenisnya dalam mengisi kekosongan Ketua DPW Partai Berkarya Kalsel pasca ditinggalkan Abdul Latif yang kini tersandung kasus suap proyek RSUD Damanhuri dan tindak pidana pencucian uang dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
SAAT hadir dalam Rapat Kerja Kodapil IV Wilayah Kalimantan Selatan di Hotel Palm Banjarmasin, Sabtu (28/4/2018), Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menegaskan tugas Yanti Lamando sebagai Plt Ketua DPW Partai Berkarya Kalsel berlaku hanya dua bulan.
“Ibu Lina Yanti Lamando harus mempersiapkan rapat pimpinan wilayah (rapimwil) untuk memilih pemimpin baru di DPW Partai Berkarya Kalsel. Jadi, tugasnya hanya sementara selama dua bulan untuk mengantarkan rapimwil,” tegas Priyo Budi Santo kepada wartawan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPW Partai Berkarya Kalsel, Akhmad Fakhrizal Harudiansyah menegaskan penunjukan Yanti Lamando juga telah mendapat persetujuan dari Abdul Latif yang saat ini masih mendekam di Rutan KPK di Jakarta. Namun, menurut Ical-sapaan akrabnya, Partai Berkarya sangat membutuhkan ketua definitif, dalam konsolidasi dan penandatanganan dokumen pencalonan anggota legislatif jelang Pemilu 2019.
Ical pun menyebut ada sejumlah nama bakal calon ketua DPW Partai Berkarya Kalsel jelang rapimwil atau musyawarah wilayah luar biasa (muswilub) yang menjadi kandidat pengganti Abdul Latif, Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) non aktif di pucuk pimpinan parpol besutan Tommy Soeharto itu.
Meski penunjukan Yanti Lamando sebagai Plt Ketua DPW Partai Berkarya Kalsel masih pro dan kontra di tubuh parpol debutan Pemilu 2019, toh dari tulisan tangan seorang Abdul Latif yang beredar di kalangan wartawan, tergambar sikap sang ketua.
Dalam surat bertulis tangan huruf kapital, Abdul Latif menuangkan sikapnya di atas selembar kertas tertanggal 19 Maret 2018. Surat itu ditujukan kepada Lina, Ical dan kawan-kawan (maksudnya di Partai Berkarya Kalsel), Latif yang juga akrab disapa Majid ini mengungkapkan bahwa dirinya tengah menghadapi masalah hukum di KPK, sehingga sulit untuk bertemu dengan koleganya di Partai Berkarya Kalsel.
Namun, Bupati HST non aktif itu mengaku bersyukur karena Partai Berkarya bisa lolos menjadi peserta Pemilu 2019. Di sisi lain, Latif pun mengatakan prihatin jika ternyata partai yang telah dibidani dan dibesarkan di Banua itu tidak bisa eksis. Ia juga meminta semua berpikir positif agar Partai Berkarya bisa besar di Kalsel. Masalah penggantian Ketua DPW Partai Berkarya Kalsel, Latif meminta agar diputuskan secara kekeluargaan dan mengutamakan kepentingan partai. (jejakrekam)