PDRB Kalsel Rendah, Masih Andalkan Sektor Pertambangan Batubara

DISTEMPEL cukup baik, namun masih ada catatan miring tetap diberikan DPRD Kalimantan Selatan terhadap kinerja setahun Gubernur Sahbirin Noor dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKj) Akhir Tahun 2017. Dalam catatan Pansus I DPRD Kalsel menyorot kinerja satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di lingkungan Pemprov Kalsel dengan indikator tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, program atau kerja dalam asas good and clear governance.

WAKIL Ketua DPRD Kalsel Asbullah yang membacakan rekomendasi Pansus I membidangi kinerja pemerintahan daerah mengungkapkan saat ini banyak SOPD di lingkungan Pemprov Kalsel baru sebatas baik, belum mencapai kategori sangat baik.

Legislator PPP ini mengungkapkan dalam rentang penilaian menggunakan pola sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) berdasar peringkat nilai BB (70-80) baru 15 SOPD yang meraihnya atau 33 persen, sisanya 23 SOPD hanya B (60-70) atau 67 persen.

“Penyebabnya adalah belum tuntasnya serapan anggaran akibat efesiensi dan efektivitas program. Ini menunjukkan akuntabilitas SOPD, dalam perencanaan dan menyusun atau menghtung pagu anggaran dari setiap program dan kegiatan SOPD,” tutur Asbullah dalam rapat paripurna di DPRD Kalsel, Kamis (26/4/2018).

PPMI2

Sekretaris DPW PPP Kalsel ini menilai dari capaian yang ada, menunjukkan akses dan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan program SOPD belum maksimal pada tahun anggaran 2017 lalu. “Jadi, SOPD ke depan harus terus menggenjot kinerja dan anggarannya agar masyarakat mendapat pelayanan prima,” cetusnya.

Sedangkan, hasil telaah Pansus II DPRD Kalsel menyorot bidang ekonomi dan keuangan dengan produk  domestic regional bruto (PDRB) atau lapangan usaha di sektor pengolahan yang masih rendah. Menurut Asbullah, faktanya laju pertumbuhan PDRB Kalsel di kategori lapangan usaha hanya 5,58 persen pada 2017, turun dibanding pencapaian tahun 2016 sebesar 6,57 persen.

“Kami menyarankan agar Pemprov Kalsel mendorong sektor hilir dalam pencapaian target daerah yang belum optimal. Indikatornya adalah minimnya jumlah industri olahan di Kalsel. Kedua, minimnya anggaran peningkatan kapasitas SDM baik koperasi dan UKM, Ketiga, minimnya promosi dalam maupun luar negeri atas komoditas unggulan daerah,” beber Asbullah.

Dalam neraca perdagangan, Asbullah juga menyebut ekspor Kalsel masih bergantung pada sektor pertambangan batubara yang terus mengalami penurunan produksi. “Terakhir, kurangnya keterbukaan informasi terhadap akses pasar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam menentukan jenis komoditas maupun segmentasi pasar yang akan dipilih,” ujarnya.(jejakrekam)

 

 

Penulis Ipik Gandamana
Editor Didi G Sanusi
Anda mungkin juga berminat
Loading...

PDRB Kalsel Rendah, Masih Andalkan Sektor Pertambangan Batubara