Foto : Herry Yusminda
ISU-isu kependudukan seperti keluarga berencana, generasi berkualitas, tantangan bonus demografi dan kesempatan kerja serta isu aktual lainnya jadi materi debat antar bupati-wakil bupati di Kalimantan Selatan dalam perhelatan Pilkada 2018.
KETUA Umum Koaliasi Kependudukan Provinsi Kalsel Taufik Arbain mengapresiasi masalah demografi jadi topik yang menarik untuk diurai para kandidat kepala daerah di Kalsel.
“Bagaimanapun, penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan yang berbasis kepedudukan. Dengan begitu, daerah akan lebih mudah memetakan rencana pembangunan ke depan demi pencapaian kesejahteraan dan penguatan karakter penduduk,” ucap Taufik Arbain kepada jejakrekam.com, Sabtu (28/4/2018).
Dosen FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini pun meyakini para panelis tidak sekadar fokus pada soal daya saing daerah, reformasi birokrasi, permasalahan daerah dan pelayanan juga berkaitan dengan penyerasian kebijakan pembangunan kabupaten dengan provinsi, juga menyangkut isu-isu aktual kependudukan.
“Isu kependudukan merupakan isu mendasar dan menjadi bahan diskusi pada forum nasional agar materi debat memasukkan isu-isu kependudukan tersebut,” tuturnya.
Kandidat doktor kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini mengungkapkan isu-isu kependudukan yang menjadi salah satu fokus pertanyaan panelis, dengan harapan terformulasikan dalam perencanaan pembangunan yang bersandar pada KKBPK dari dukungan dokumen Grand Design Perencanaan Kependudukan (GDPK).
“Kami ingin data kependudukan dalam RPJMD tidak sekadar data pelengkap dokumen semata, tetapi data tersebut memberikan dukungan analisis dan arah kebijakan pembangunan daerah. Apalagi pada UU Nomor 23 Tahun 2014 ada pasal yang mengatur urusan pemerintahan berkaitan dengan pengintegrasian masalah kependudukan,” ucap Taufik.
Lebih jauh dijelaskannya, advokasi isu kependudukan pada kepentingan pilkada diharapkan mampu menjadi janji politik pasangan calon dalam visi dan misinya. Untuk itu, Taufik mendorong pengurus koalisi kependudukan kabupaten/kota turut serta dalam mengkampanyekan dan mengadvokasi isu kependudukan ini pada aktor-aktor pengambil kebijakan.(jejakrekam)